Membedah Kekayaan Rafael Alun Trisambodo dari Tahun ke Tahun

Merdeka.com - Kehidupan pribadi Mario Dandy Satrio menjadi perhatian publik usai terlibat kasus penganiayaan. Buntut dari perlakuannya itu, harta kekayaan ayahnya Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat Ditjen Pajak disorot.

Rafael terungkap memiliki harta bernilai fantastis. Tahun 2011 silam, ia tercatat melaporkan harta kekayaan sebesar Rp19,49 miliar dan USD 100.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jabatan Rafael saat itu diketahui masih duduk sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

Kekayaan Rafael meningkat signifikan Per 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2020. Angkanya dari Rp44,2 miliar menjadi Rp55,6 miliar.

Kini, Rafael diketahui telah memiliki harta kekayaan sebesar Rp56,1 miliar saat menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Harta Rp56,1 Miliar itu terbagi atas tanah dan bangunan bernilai Rp51,9 miliar. Properti tersebut berjumlah 11 dan tersebar di Jakarta, Sleman, sampai Manado.

Transportasi milik Rafael Alun Trisambodo hanya berjumlah dua kendaraan, yaitu Toyota Camry tahun 2008 senilai Rp 125 juta dan Toyota Kijang tahun 2018 senilai Rp300 juta.

Namun dalam laporan Rafael, tak ada kendaraan jenis Jeep Rubicon dan Harley Davidson yang biasa dipamerkan oleh Mario Dandy, anaknya.

Progres Harta Rafael

Melansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, adapun kenaikan harta kekayaan Rafael setiap tahunnya yakni sebagai berikut.

Per 24 Juni 2011: Rp19,49 miliar dan USD100.000

Per 25 Januari 2013: Rp21,00 miliar dan USD45.000

Per 22 Januari 2015: Rp35,2 miliar

Per 28 September: Rp39,8 miliar

Per 2017 : Rp41,4 miliar

Per 31 Desember 2018: Rp44,08 miliar

Per 31 Desember 2019: Rp44,2 miliar

Per 31 Desember 2020: Rp55,6 miliar

Per 31 Desember 2021: Rp56,1 miliar.

Transaksi Keuangan Mencurigakan

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam rekening atas nama Rafael Alun Trisambodo.

Menurut Mahfud, PPATK sudah mengirim laporan mencurigakan tersebut sejak 2012.

"Laporan kekayaan yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012, tentang transaksi keuangannya yang agak aneh," ujar Mahfud dalam keterangannya, Jumat (24/2) lalu.

Mahfud menyebut, laporan transaksi mencurigakan milik Rafael ini belum ditindaklanjuti oleh KPK. Kini Mahfud meminta agar lembaga antirasuah itu cepat mengusut.

Butuh Waktu 30 Tahun Tanpa Belanja

Kenaikan harta Rafael sebagai pejabat Eselon III itu dinilai begitu cepat. Bahkan sebagai sosok pejabat dengan gaji dan tunjangan yang dianggarkan, harta senilai demikian hampir tak mungkin terkumpul dalam waktu singkat.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan pun melakukan simulasi berapa tahun yang dibutuhkan bagi penyelenggara negara, untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak Rp56,1 miliar. Jawabannya, butuh waktu sekitar 30 tahun untuk mengumpulkan kekayaan senilai kekayaan yang dimiliki Rafael.

"FITRA membuat simulasi, apabila pegawai tersebut sebagai eselon 1 dengan gaji pokok sebesar Rp5,2 juta dan tunjangan kinerja sebesar Rp117,3 juta maka membutuhkan waktu kurang lebihnya sekitar 30 tahun untuk mendapatkan Rp56 miliar," ujar Misbah kepada merdeka.com, Sabtu (25/2).

Namun, simulasi tersebut dengan catatan seluruh pendapatan tidak dipakai untuk keperluan rumah tangga.

"Tentu, ini menunjukkan sudah tidak masuk akal. Apalagi untuk Eselon III dengan gaji pokok Rp 4,7 juta dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 46,4 juta. Dibutuhkan hampir 98 tahun. Sungguh sulit diterima nalar sehat," katanya.

Respons Kemenkeu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait kepemilikan harta Rafael Alun Trisambodo yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat. Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), tercatat harta Rafael Alun Trisambodo yang merupakan ayah Mario Dandy tersebut mencapai Rp56,1 miliar.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo mengatakan, Kementerian Keuangan tetap memerlukan pendalaman untuk menyelidiki kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

"Kalau saya kembali pada pernyataan pak Pahala Nainggolan, beliau mengatakan persoalannya itu bukan besar atau kecil (harta), tetapi profile," ujarnya di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (24/2).

Sebab, kekayaan yang diperoleh seseorang tidak hanya diperoleh dari gaji yang dimiliki. Namun, juga bisa berasal dari hibah maupun warisan yang diperlukan pendalaman lebih lanjut.

"Maka harus didalami, karena bisa jadi seseorang itu mendapat warisan, hibah atau punya bisnis. Ini kan yang perlu di dalami," ucapnya.