Membongkar Celah Permainan Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Suharyanto mengungkap titik blind spot (titik buta) atau jebakan karantina. Menurutnya, titik blind spot tersebut berada dalam bandara.

"Contohnya mulai keluar pintu pesawat sampai dengan masuk ke gedung," ungkapnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Kamis (3/2).

"Hasil penyelidikan, hasil pengumpulan keterangan yang dilakukan Mabes Polri itu menyampaikan kesimpulan sementara di situlah titik-titik yang memungkinkan oknum-oknum bisa bermain, mengambil penumpang," imbuhnya.

Pada titik blind spot ini, kemungkinan oknum dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) membuat kesepakatan untuk tidak melalui pintu imigrasi atau petugas. Mereka bisa lolos dari pengawasan sehingga tidak menjalani karantina.

Suharyanto mengatakan titik blind spot ini tidak bisa diakses Satgas baik dari unsur TNI dan Polri. Sebab, tidak semua orang diperbolehkan masuk ke area bandara.

"Ada tempat-tempat yang kami tidak bisa masuk. Nah memang itu tempat yang tidak boleh sembarang orang masuk ke situ terkait keamanan dan keselamatan penerbangan," jelasnya.

Setelah mengetahui ada titik titik blind spot, mantan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya ini mengaku bekerja sama dengan pihak terkait, khususnya Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Ke depan, titik tersebut ditutup untuk mencegah kembali terjadinya penyimpangan karantina.

"Sehingga dari mulai mendarat, landing di bandara, di wilayah NKRI ini tidak ada pihak apapun, oknum apapun yang bisa melanggar aturan-aturan kekarantinaan yang sudah kita sepakati bersama," tegasnya.

Evaluasi Penyimpangan Karantina

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan sudah melakukan evaluasi penyimpangan karantina PPLN bersama Kepolisian RI dan pengelola bandara. Dari hasil evaluasi, ditemukan titik blind spot karantina.

"Adanya temuan titik blind spot setelah dilakukan evaluasi bersama Polri dan pihak bandara," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (3/2).

Untuk mencegah kembali terjadinya 'permainan' karantina, pemerintah menambah pengawasan di titik-titik kedatangan PPLN. Selain itu, pemerintah menerapkan sistem monitoring pelaksanaan karantina menggunakan aplikasi Presisi.

Selain titik blind spot, Wiku menyebut menemukan pengawasan terhadap PPLN masih rendah. Kesadaran masyarakat umum untuk mematuhi aturan karantina juga rendah.

Wiku mengimbau agar masyarakat tidak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk melakukan kecurangan. Dia meminta semua pihak mematuhi aturan karantina yang sudah ditetapkan.

"Peraturan karantina dibuat dengan penuh pertimbangan demi kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

Jokowi Minta Permainan Karantina Diusut

Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan permainan proses karantina. Jokowi mengaku mendapat banyak keluhan dari warga asing terkait permainan karantina di Indonesia.

"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas Evaluasi PPKM dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 31 Januari 2022, dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.

Jokowi juga mengatakan pentingnya melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk Indonesia. Dia juga meminta semua pihak menjalankan proses karantina yang benar apabila baru tiba di Indonesia dari luar negeri.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan permainan karantina dilakukan oleh oknum.

"Ini tentu adanya oknum yang memanfaatkan karen kalau aturan sudah jelas," katanya kepada merdeka.com, Rabu (2/2).

Menurut Nadia, peluang untuk memainkan proses karantina bisa saja dimanfaatkan oknum tertentu. Tindakan tersebut masuk kategori pelanggaran sehingga harus ditangani penegak hukum.

"Ini tentunya ranah penegak hukum, sudah ranah aparat hukum," ujarnya.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ini mengimbau kepada oknum untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19. Dia meminta, pelaksanaan karantina mengikuti aturan yang berlaku.

"Jangan ada oknum yang memanfaatkan situasi pandemi ini, tetap pada aturan yang sudah ada," ucapnya.