Membuat tahun politik jadi adem, tak ada isu SARA dan politik uang
Merdeka.com - Tidak hanya pemerintah yang sibuk memasuki tahun politik. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga ikut mencurahkan perhatian khusus. Tak tanggung-tanggung, tiga satuan tugas khusus dibentuk untuk menghadapi hingar bingar perpolitikan nasional.
Pertama, Satuan Tugas (Satgas) anti politik uang atau Money politics. Satgas ini akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugasnya berbeda dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Menurut Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal, tujuan pembentukan Satgas anti Money Politic untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan salah satu calon Kepala Daerah. Dengan begitu masyarakat mempunyai pemimpin yang benar-benar amanah dan berkualitas.
"Satgas Money Politic tujuannya adalah untuk meredam. Jangan sampai ada upaya yang curang, politik uang dan lain-lain. Sehingga goal Pilkada nanti mau pilih pimpinan yang amanah, yang berkualitas, itu sampai. Jangan sampai karena pemberian dan lain-lain, kita akan melaksanakan proses hukum itu. Berpolitiklah yang santun, silakan para kontestan siap untuk menang, siap juga untuk kalah," ujarnya.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Bagaimana persiapan Polda Jateng untuk Pemilu 2024? Polda Jateng akan berkoordinasi lintas sektoral, mulai dari pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan, hingga penempatan personel di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, kini pihaknya tengah melakukan koordinasi guna menempatkan tiap personel di 117.000 TPS yang ada di Jawa Tengah.
-
Kenapa patroli ditingkatkan menjelang pilkada? 'Patroli ini bertujuan untuk memastikan keamanan di lokasi-lokasi yang sering dikunjungi masyarakat, terutama menjelang pemilihan umum yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat di luar rumah,' ujar Kapolsek Langgam Iptu Alferdo Kaban, Senin (4/11).
Kedua, Satgas Anti Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA). Kerja satgas ini hampir mirip dengan Polisi Siber yaitu melakukan upaya-upaya menyampaikan narasi, kontra-narasi. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menuturkan, satgas ini akan menyisir segala bentuk kampanye hitam dan ujaran kebencian berbau SARA.
Satgas ini akan menindak admin media sosial yang melakukan tidak pidana bernada SARA yang berpotensi memicu perpecahan antar pendukung dan di masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran dilakukan pemegang akun resmi milik tim sukses pasangan calon, akan dialihkan penanganannya ke Bawaslu.
"Kalau kita lihat aturan KPU sekarang membolehkan kampanye melalui media sosial. Nah, apabila ada pelanggaran oleh akun tersebut, itu ranah Bawaslu. Bila akun di luar yang tidak terdaftar di KPU, ini harus ditindak oleh Satgas," jelas Martinus.
Ketiga dan yang terbaru adalah Satgas Nusantara. Satgas ini tigasnya untuk menetralisir kondisi perpolitikan bila suhunya memanas. Satgas ini bekerja sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan agama.
"Jadi gini, Satgas Nusantara adalah salah satu tugasnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk memberikan pendinginan, mendinginkan suasana. Kita tahu bahwa bulan Januari ini, ibarat mobil tuh sudah distater, partai-partai sudah menstater mobil untuk memanaskan mesin," beber Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Mapolda Metro Jaya, Jumat (19/1).
Polri melihat perlu dibentuk Satgas ini lantaran ada beberapa daerah yang sangat rawan konflik. Semisal Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat. Satgas ini membutuhkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memberikan pernyataan-pernyataan menyejukkan.
"Jadi yang lain ada kontestasi politik, jadi kita perlu ekstra keras untuk mengantisipasinya," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Operasi mengamankan Pemilu 2024 itu dijalankan selama 222 hari mulai dari tanggal 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2024 ini menjadi sejarah perjalanan Polri di tengah pesta demokrasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaAri menyatakan suasana di kabinet saat ini nyaman-nyaman saja.
Baca SelengkapnyaSaat ini tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Pelalawan sudah memasuki tahap krusial.
Baca SelengkapnyaAKBP Fahrian Saleh mengultimatum anak buahnya jangan sampai ada personel yang ikut politik praktis.
Baca SelengkapnyaMenko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.
Baca SelengkapnyaPolda Jabar merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyebut ada polisi yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Polri juga telah menyiapkan operasi Mantap Brata. Operasi ini nantinya untuk melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolda Sumatera Selatan mempertebal keamanan menjelang dan setelah hari pencoblosan pilkada 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut jika Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tak nyaman dengan situasi di kabinet.
Baca SelengkapnyaPada hari jadi Korps Bhayangkara tahun ini juga bertujuan untuk melakukan cooling system jelang Pilkada.
Baca SelengkapnyaPanja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya