Mempertanyakan Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Setelah Hampir 2 Tahun Mandek

Merdeka.com - Kepolisian telah membentuk tim penyidik gabungan untuk mengungkap kasus Novel Baswedan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil enggan berpikiran negatif bila langkah tersebut terkesan politis jelang debat perdana capres-cawapres.

"Kita berprasangka baik ajalah, bahwa itu memang ada niat untuk menyelesaikan sebelum pemilu ini, atau sebelum menjelang Pileg dan Pilpres. Jadi saya berprasangka baik aja," kata Nasir saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (12/1).

Meski begitu, polisi mesti lapang dada jika dibentuknya tim tersebut menyimpan tanda tanya di benak masyarakat. Sebab, sudah 650 hari kasus Novel Baswedan belum terungkap. Namun, tiba tiba polisi membentuk tim gabungan jelang debat pertama capres-cawapres bertema Hukum, Korupsi, HAM dan Terorisme.

"Kemudian ada pandangan orang ini sangat politis dan sebagainya ya sulit untuk dihindari kalau kemudian ada orang berpandangan seperti itu karena itu dibentuk jelang debat capres sehingga kemudian orang berpikir macam macam," ucapnya.

"Jadi polisi harus siap dengan lapang dada kalau kemudian ada kritikan seperti sindiran. Karena memang sudah 650 hari lebih belum terungkap, sementara dalam kasus kasus lain cukup cepat polisi misalnya mengungkap pelaku dalam waktu 12 jam, 4 jam pembunuh pembunuh itu sudah di temukan," tuturnya.

Anggota komisi III DPR RI ini tak mau berpikir berburuk sangka kepada Polri. Nasir berharap tim bisa menuntaskan kasus secara cepat supaya masyarakat berpandangan positif.

"Misalnya dalam bulan ini sudah terungkap itu akan dinilai polisi bekerja tanpa muatan politis. Tapi kalau satgas ini bekerja lambat, lama juga baru nanti ketika jelang april selesai, karena kalau ditemukan ini ada proses lagi kan, ada pengadilan, kan belum tentu juga orang diduga itu lalu bersalah," tandasnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya mengeluarkan surat perintah pembentukan tim gabungan penyidikan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jumat (11/1).

Rekomendasi Komnas HAM itu diserahkan ke Polri pada 21 Desember 2018. Hampir sebulan setelah diterima, Kapolri Tito kemudian meneken tanda tangan pembentukan tim gabungan tersebut pada 8 Januari 2019.

Dalam surat bernomor sgas/3/I/HUK.6.6/2019 itu, Kapolri memimpin langsung tim. Ada 65 nama gabungan komponen Polri dan masyarakat yang tercantum dalam daftar tim gabungan untuk penyidikan kasus Novel.