Menag Berencana Ubah Mekanisme Pembayaran Biaya Haji untuk Mudahkan Jemaah

Merdeka.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berencana mengubah mekanisme pembayaran haji oleh jemaah pada tahun-tahun berikutnya. Salah satunya adalah dengan mengubah besaran setoran awal jemaah.

"Ya jadi trennya nanti akan dilihat kondisi keuangannya, dan kita ingin meningkatkan yang pertama diputuskan itu setoran awal," jelas Yaqut usai rapat kerja menetapkan biaya haji bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).

Setoran awal jemaah sudah 20 tahun tidak berubah. Menag Yaqut berencana untuk menaikkan besaran setoran awal agar tidak memberatkan calon jemaah melakukan pelunasan.

"Setoran awal jemaah yang sudah 20 tahun tidak berubah kita akan naikkan. Supaya ketika pelunasan nggak berat," ujar Yaqut.

Politikus PKB ini ingin membuka opsi angsuran kepada calon jemaah untuk memudahkan melunasi biaya haji.

"Kedua jemaah boleh mencicil, top up, setelah pendaftaran awal bisa cicil. Angsur sampai lunas. Sekarang modelnya uang muka baru setelah Bipih baru mereka dilunasi," jelas Yaqut.

Ia berharap ke depan akan dibuat mekanisme baru yang lebih memudahkan calon jemaah dalam melunasi biaya haji.

"Nah ke depan kita akan membuat skema yang berbeda agar jemaah juga tidak terlalu berat dalam melakukan pelunasan biaya ibadahnya," jelas Yaqut.

Sementara, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023 telah diputuskan sebesar Rp90.050.637,26. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang ditanggung jemaah sebesar Rp49.812.700,26.

Yaqut mengatakan, bersama Komisi VIII memutuskan hal tersebut bukan keputusan yang mudah. Pemerintah dan DPR telah marathon menggelar rapat selama sebulan. Meski hasil keputusan bersama ini masih dianggap berat bagi sebagian kalangan

"Seperti yang disampaikan oleh pak ketua sudah sebulan dan dua minggu terakhir kita habis-habisan dan alhamdulillah sepakat meski ini sebagian kalangan masih tinggi. Tapi DPR pemerintah ingin cari pembiayaan haji yang lebih proporsional, yang lebih berkeadilan," pungkas Yaqut.