Menag Ingin Penambahan 10 Ribu Kuota Haji Direalisasikan Tahun Ini
Merdeka.com - Arab Saudi telah menyetujui permintaan penambahan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 10.000. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, berharap penambahan kuota segera direalisasikan tahun ini.
"Kita dari pemerintah, dari Kemenag ingin all out mengharapkan bisa direalisasikan tahun ini," kata Lukman usai peresmian Halal Park di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (16/4).
Lukman menambahkan, harapan pemerintah ini tidak bisa terwujud tanpa persetujuan DPR RI. Oleh karena itu, pihaknya telah berkomunikasi dengan DPR agar segera melakukan rapat bersama.
-
Di mana rapat tentang biaya haji 2025? Dalam pertemuan yang digelar di Senayan, Jakarta, disepakati bahwa rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akan menjadi Rp89,4 juta per jemaah, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp93,4 juta.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"Kemarin saya secara pribadi sudah berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR. Tapi mereka sedang reses," ujar Lukman.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menginginkan rapat bersama yang melibatkan pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan DPR untuk membahas realisasi penambahan 10.000 kuota jemaah haji dilakukan usai masa reses. Rapat tersebut sekaligus membahas penambahan anggaran haji.
"Bagaimana implikasi dan konsekuensi penambahan 10 ribu ini bisa dapat persetujuan dari wakil rakyat kita. Karena ini terkait adanya penambahan sejumlah anggaran dari penambahan kuota itu," ucap dia.
Mengenai sumber anggaran, kata Lukman, akan diambil dari dana optimalisasi haji yang selama ini dikelola BPKH.
"Nanti diambil dari dana optimalisasi sebagai akumulasi dari nilai manfaat yang sekarang ini dikelola oleh Badan Keuangan Haji. Itulah kenapa rapat kerja nanti perlu mengundang BPKH untuk membahas hal ini," kata dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan bahwa Arab Saudi telah mengabulkan permintaan penambahan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 10.000. Dengan adanya penambahan ini, total kuota jemaah haji Indonesia menjadi 231.000 dari sebelumnya 221.000. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji
Baca SelengkapnyaMenurut Romo, pihaknya sedang mengkaji biaya itu diturunkan hingga Rp 85 juta
Baca SelengkapnyaKementerian Agama tengah menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan pansus hak angket.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlun Imansyah mengakui pembagian kuota haji 2024 tak sesuai dengan kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengusulkan pemerintah menurunkan komponen biaya haji ini agar BPIH bisa di bawah Rp90 juta.
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaTimwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid menyebut, pihaknya telah melakukan kajian bahwa rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025
Baca Selengkapnya"Jadi inilah angka yang kami anggap cukup proporsional, rasional, terjangkau" kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi
Baca SelengkapnyaPansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.
Baca SelengkapnyaRinciannya, Nasaruddin menyampaikan, usulah rata-rata BPIH tahun 2025 sebesar Rp93.389.684.
Baca SelengkapnyaJumlah kuota haji tersebut tidak mengalami perubahan dibanding 2024 yakni sebanyak 221 ribu orang sebelum mendapat kuota tambahan.
Baca Selengkapnya