Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menag Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD untuk FKUB

Menag Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD untuk FKUB Menteri Agama Lukman Hakim. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui masih memperjuangkan, agar organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang tersebar di berbagai daerah bisa mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah terkait anggaran.

Karena menurutnya, jika hanya mengandalkan anggaran dari APBN, tidak cukup sehingga harus ditopang dengan alokasi anggaran dari APBD.

"Ini sedang kita perjuangkan. Selain APBN, tentu juga harus ada alokasi khusus bagi FKUB dari APBD. Ini tentu tidak perlu UU, ini Perpres. disiapkan rancangan agar ada kesadaran tinggi bahwa setiap kepala daerah bersama wakil-wakil rakyat, untuk memperjuangkan alokasi dari APBD itu meskipun sebenarnya bukan ranah kami di Kemenag. Kami sebatas mengalokasikan yang sumbernya APBN," kata Lukman Hakim di konferensi nasional V FKUB, Makassar, Sabtu (2/3).

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, anggaran yang diambil dari APBN nilanya sama, tidak ditentukan berdasarkan kondisi daerah masing-masing.

"Karena itu saya terus berupaya semaksimal mungkin bicara dengan berbagai kalangan, Mendagri, gubernur, bupati wali kota yang saya temui di manapun, saya selalu titipkan FKUB," tandas Lukman Hakim.

Ketua FKUB pusat Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, perhatian setiap pemerintah daerah terhadap FKUB beragam.

Padahal menurutnya, FKUB bekerja menjaga dan merawat kerukunan. Agar mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah, FKUB telah memperjuangkan sejak tahun 2016 lalu agar ada Perpres yang mengatur mengenai alokasi APBD untuk FKUB.

"Sudah lama kita sampaikan dan melalui Menteri Agama, kita berharap hal ini disampaikan ke Bapak Presiden," tandasnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: PBNU Skakmat Eks Menag Soal Izin Kelola Tambang Urus Hajat Masyarakat Butuh Biaya
VIDEO: PBNU Skakmat Eks Menag Soal Izin Kelola Tambang Urus Hajat Masyarakat Butuh Biaya

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merespons penyataan Eks Menag Lukman Hakim yang meminta untuk fokus mengurus umat.

Baca Selengkapnya
Wapres: Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Ormas Keagamaan Lain Bisa Saja Diberi Izin Mengelola Tambang
Wapres: Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Ormas Keagamaan Lain Bisa Saja Diberi Izin Mengelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin Minta Ormas Agama Taat Aturan Saat Kelola Tambang: Jangan Sampai Merusak Lingkungan
Wapres Ma’ruf Amin Minta Ormas Agama Taat Aturan Saat Kelola Tambang: Jangan Sampai Merusak Lingkungan

Wapres Ma’ruf Amin meminta ormas agama untuk mematuhi aturan pengelolaan tambang yang benar.

Baca Selengkapnya
Bupati Kutai Timur Sebut Kerukunan Umat Beragama Jadi Pilar Utama Pembangunan
Bupati Kutai Timur Sebut Kerukunan Umat Beragama Jadi Pilar Utama Pembangunan

Setiap warga dapat hidup berdampingan dengan rasa saling hormat dan toleransi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PBNU Skakmat Eks Menag Soal Izin Kelola Tambang, Urus Hajat Masyarakat Butuh Biaya
VIDEO: PBNU Skakmat Eks Menag Soal Izin Kelola Tambang, Urus Hajat Masyarakat Butuh Biaya

Gus Yahya mengatakan PBNU bukannya hanya mengurusi hajat keagaaman aja, tapi juga hajat ekonomi juga harus diurus

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menko Luhut Akui Izin Tambang untuk Ormas Rawan Timbulkan Konflik
VIDEO: Menko Luhut Akui Izin Tambang untuk Ormas Rawan Timbulkan Konflik

Luhut memastikan bahwa izin pengelolaan tambang ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah

Baca Selengkapnya
Peringatan Wapres ke Ormas yang Kelola Tambang
Peringatan Wapres ke Ormas yang Kelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Baca Selengkapnya
Budi Gunawan ke Kepala Daerah: Hati-hati Buat Kebijakan, Termasuk Penentuan UMP
Budi Gunawan ke Kepala Daerah: Hati-hati Buat Kebijakan, Termasuk Penentuan UMP

Budi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.

Baca Selengkapnya
Ketum PBNU soal Ormas Keagamaan Dapat Izin Tambang: Segera Kami Tangkap Peluang Itu, Wong Butuh
Ketum PBNU soal Ormas Keagamaan Dapat Izin Tambang: Segera Kami Tangkap Peluang Itu, Wong Butuh

Ketum PBNU Gus Yahya menyambut baik kebijakan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya
MUI Puji Keputusan Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang
MUI Puji Keputusan Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Menurut Anwar selama ini sumber pendapatan ormas keagamaan tidak menentu. Umumnya hanya bersumber dari donatur dan iuran anggota.

Baca Selengkapnya
Ketum PKB Dukung Penuh Kemenag Bentuk Dirjen Pondok Pesantren
Ketum PKB Dukung Penuh Kemenag Bentuk Dirjen Pondok Pesantren

Saat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).

Baca Selengkapnya
Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang
Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Baca Selengkapnya