Follow
Menag soal penolakan salat jenazah: Agama jangan dikaitkan Pilkada
Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui banyak warga yang meminta dirinya melakukan pelarangan terhadap masjid yang membentangkan spanduk penolakan mensalatkan jenazah pendukung penista agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Namun, sebagai Menteri Agama, Lukman mengaku tak bisa melakukan pelarangan.
"Banyak masyarakat yang menuntut saya sebagai Menteri Agama untuk bertindak untuk katakanlah melakukan sanksi atau bahkan melakukan tindakan pencopotan spanduk itu dan tentu itu tidak dalam posisi saya," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3).
Lukman mengatakan sebagai Menteri Agama, dirinya hanya bisa melakukan pendekatan persuasif dalam menyikapi fenomena tersebut. Menurut Lukman, agama seharusnya tak dikait-kaitkan dengan kepentingan Pilkada. Dia mengimbau agama seharusnya dapat dijadikan sebagai alat untuk mengajarkan kedamaian ke sesama bukan justru untuk kepentingan tertentu segelintir kelompok.
-
Kenapa Cak Imin kaitkan AMIN dengan larangan kampanye di masjid? 'Amin,' jawab masyarakat. 'Singkatannya apa AMIN? Anies-Muhaimin. Jadi ono (ada) yang salat, sing nggak seneng (yang nggak suka) sama AMIN, moso (masak) 'waladdolin qobul' nggak mungkin. Nggak mungkin,' ucap Cak Imin.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Kenapa Ahmad Luthfi menepis 'perang bintang' di Pilkada Jateng? Dia menilai justru masyarakat yang nantinya akan lebih dewasa menyikapi perkembangan situasi di Pilgub Jateng. Sebab perbedaan harus disikapi secara bijak atau tanpa permusuhan. Termasuk paslon cagub Jateng usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa-Hendrar Prihadi alias Hendi.'Pak Andika bagus, kemudian dari segi perfom, pernah sama-sama [tugas]. Saya Kapolres beliau Komandan Paspampres, tak perlu risaukan, demokrasi harus rangkulan dan perbedaan merupakan rahmat yang harus dijalankan sama-sama,' ungkapnya.
-
Kenapa agama bisa jadi faktor pencegah bunuh diri? Identitas keagamaan memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko bunuh diri seseorang. Dilansir dari Psychology Today penelitian terbaru yang dilakukan Hart dkk (2024), mengungkap bahwa agama, ketakutan akan kematian, dan perilaku bunuh diri memiliki hubungan yang kompleks dan terkadang bertentangan.
"Banyak tuntutan yang muncul di masyarakat kepada saya. Kemampuan saya adalah mengimbau semua pihak untuk bagaimana Pilkada tidak dikotori atau tidak dicemari dengan hal-hal yang justru menimbulkan konflik di antara kita," ujarnya.
Meskipun mempunyai wewenang lewat Peraturan Menteri misalnya, namun Politikus PPP ini menyatakan tak bisa melarang atau menegur pihak masjid yang menolak mensalatkan jenazah pendukung Ahok tersebut.
"Peraturan Menteri Agama tidak dalam posisi untuk lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan, apa misalnya menegur takmir masjid atau apalagi memberi sanksi," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca Selengkapnya
Menag berpesan agar pelaksanaan Pemilu 2024 nanti bisa dilakukan dengan penuh riang gembira.
Baca Selengkapnya
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas panas cekcok dengan pengurus PKB.
Baca Selengkapnya
Hal ini termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8).
Baca Selengkapnya
Bripka Rosdimansah mengingatkan masyarakat akan larangan kampanye politik di tempat ibadah saat menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
Baca Selengkapnya
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat.
Baca Selengkapnya
Yaqut terancam sanksi dari PKB, namun dia menegaskan tidak akan mengubah pernyataannya.
Baca Selengkapnya
Ketum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.
Baca Selengkapnya
DMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengklaim dirinya dan Anies Baswedan secara tegas menolak politik identitas.
Baca Selengkapnya
Yaqut menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres bermulut manis.
Baca Selengkapnya
Kepolisian menegaskan kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye politik di dalam tempat ibadah.
Baca Selengkapnya