Menag Yaqut: Jual Beli Jabatan Haram di Kemenag

Merdeka.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pihaknya mengharamkan adanya transaksi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Yaqut saat rapat koordinasi dengan pimpinan KPK dan jajarannya terkait upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian Agama.

"Transaksional, jual beli jabatan ini kita haramkan betul di Kemenag. Seperti, orang pindah karena nyogok pimpinan. Dan ini akan kita awasi betul sampai ke bawah dengan ketat," katanya di Gedung KPK,dikutip dalam keterangan pers, Kamis (4/3).

"Kami sudah menerapkan kebijakan di jajaran unit eselon I dalam proses rotasi dan mutasi agar tidak ada transaksional jabatan. Kami sangat berharap dukungan dan supervisi dari KPK," sambung Menag.

Dalam rapat itu, pimpinan KPK berharap Kemenag di bawah kepemimpinan Yaqut tidak sampai ditemukan transaksi jual beli jabatan. Hadir dalam rapat tersebut yaitu Ketua KPK Firli Bahuri dan jajaran Wakil Ketua diantaranya Alexander Marwata, Nawawi Pomolang, Nurul Ghufron dan pejabat KPK lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta.

Turut mendampingi Menag, Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen Pendis Ali Ramdhani, Plt Dirjen PHU Oman Fathurahman, Irjen Kemenag Deni Suardini, dan Stafsus Menag Abdul Rochman.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menag Yaqut berharap lembaga antirasuah memberikan pengawalan terkait kinerja di Kementerian Agama (Kemenag).

"KPK menerima audiensi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta jajaran terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemenag," ujar Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3).

Ipi mengatakan, dalam pertemuan tersebut Menag Yaqut menyampaikan harapannya mendapatkan supervisi dari KPK khususnya terkait pencegahan korupsi sebagai upaya untuk mengurangi potensi fraud dan penyimpangan di lingkungan Kemenag.

"Berdasarkan catatan KPK kasus korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. Modus lainnya terkait jual beli jabatan di lingkungan Kemenag," kata Ipi.