Menag Yaqut Tolak Bicara soal Muktamar PBNU
Merdeka.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak mau bicara soal kabar Kementerian Agama menyewa tujuh hotel di sekitar arena Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung.
Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Menag Yaqut langsung mengambil langkah seribu saat ditanya mengenai isu Muktamar NU.
Yaqut mengaku enggan menanggapi kabar Kementerian Agama menyewa hotel di sekitar arena Muktamar.
-
Di mana para Menteri menginap? Selama pembekalan itu, para Menteri akan menginap di Borobudur International Golf & Country Club Magelang.
-
Kenapa Wali Kota Medan berharap muktamar membawa kebaikan? “Tentu kita berharap muktamar yang dilaksanakan nantinya membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia,“ kata Wali Kota Medan Bobby Nasution.
-
Siapa yang hadir di Halal Bihalal MUI? Kegiatan Halal Bihalal MUI 1445 H digelar di Hotel Sahid Jaya dan dihadiri oleh pejabat tinggi negara, Wakil Presiden Ri, K.H. Ma'ruf Amin, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK).
-
Dimana pertemuan berlangsung? Kunjungan ini diterimanya di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Senin (22/4) kemarin.
-
Siapa pendiri Majelis Nurul Musthofa? Kabar berpulangnya Habib Hasan ini diketahui dari unggahan akun Instagram Rabithah Alawiyah (@rabithah_alawiyah). Kabar duka dari Habib Hasan Bin Ja'far Assegaf. Pimpinan Majelis Nurul Musthofa ini wafat pada Rabu (13/3) pagi.
-
Siapa pemilik hotel? Pemilik hotel, Jim dan Whit Hanks, mengatakan mereka merasa terhormat memiliki peran dalam sejarah lokal.
"Nggak, saya nggak bicara soal itu. Saya nggak bicara soal itu," ujar Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Bikin PKB Bereaksi
Sebelumnya beredar kabar Kementerian Agama menyewa tujuh hotel di sekitar arena Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Diduga hal ini untuk membantu pemenangan kakaknya, Yahya Cholil Staquf.
Politikus PKB Kiai Maman Imanulhaq setuju dorongan para kiai NU yang meminta agar tak ada intervensi siapapun dalam muktamar tahun ini. Termasuk Kementerian Agama yang diketahui membooking kamar hotel di sekitar arena muktamar, Lampung. Jangan sampai ada satu calon dimanfaatkan oleh satu institusi kementerian. Hanya karena hubungan kekerabatan.
Maman meminta tidak ada pihak yang mengotori pemilihan pemimpin kiai di NU dengan politik uang. Termasuk memobilisasi massa untuk datang ke arena muktamar dengan uang negara.
"Makanya kemarin kita agak keras ke PBNU, agar jangan ada yang melakukan booking secara masif oleh satu kementerian. Itu tidak boleh terjadi," jelas Maman saat ditemui di Gedung DPR, beberapa waktu lalu.
Plt Kabiro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar membantah ada uang negara yang mengalir dalam isu booking kamar hotel di lokasi muktamar NU. Penggunaan uang negara memiliki sistem yang ketat.
"Sehingga tidak mungkin (digunakan) untuk kepentingan yang bukan peruntukannya sesuai dengan ketentuan," kata Thobib.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yaqut menyebut, pihaknya menghargai jika digelar muktamar lagi.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum secara resmi dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca SelengkapnyaMenteri Agama Yaqut justru mempertanyakan alasan Pansus Pengawasan Haji yang menudingnya sudah dua kali tidak memenuhi panggilan
Baca SelengkapnyaYaqut mengakui sudah merasa kehilangan status keanggotannya di PKB.
Baca Selengkapnya"Menteri Agama yang kembali mangkir atas panggilan Pansus. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR," kata Luluk
Baca SelengkapnyaDia menegaskan, Yaqut kini tengah bertugas di luar negeri.
Baca SelengkapnyaGus Yaqut mempersilakan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan masukan atas pelaksanaan haji.
Baca SelengkapnyaPBNU merespons adanya muktamar luar biasa yang didengungkan oleh sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaKetua PBNU Abdullah Latopada menegaskan wacana MLB NU diisukan hanya dari segelintir orang
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan itu, Jokowi sempat menanyakan terkiat masalah PKB dan PBNU.
Baca SelengkapnyaMarwan menduga Menag sengaja mengulur waktu hingga periode anggota DPR 2019-2024 habis pada akhir September ini.
Baca Selengkapnya