Menakar Sanksi Finansial untuk Lili Pintauli

Merdeka.com - Pakar hukum Pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan menyesalkan putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar tersebut dinilai sangat-sangat tidak tepat. Lili diketahui berhubungan dengan pihak berperkara di KPK.

"Kalau dia terbukti melanggar kode etik. Pandangan saya, rekomendasinya tidak ada lagi. Harus diberhentikan sebagai pimpinan KPK. Pimpinan KPK inikan lembaga yang sangat sensitif dalam kaitan pemberantasan korupsi," ujarnya saat dihubungi merdeka.com pada Selasa (31/8).

Menurutnya, pelanggaran etik merupakan hal yang serius. Karena berkaitan dengan penanganan perkara. Sehingga, tidak ada sanksi lain selain rekomendasi untuk diberhentikan.

"Kalau sanksinya finansial apalagi, itu sanksi yang sangat tidak tepat untuk pelanggaran etik seperti ini. Sanksi finansial itu tidak akan membawa akibat apa-apa. Bayangkan sanksinya finansial, finansial yang sangat berat sekalipun katakan tidak digaji pun tidak tepat," jelas dia.

Dia berpendapat pengurangan gaji tidak sesuai dengan pelanggaran besar yang sudah dilakukan oleh Wakil Ketua KPK tersebut. Dengan sanksi yang diberikan akan membuat perilaku-perilaku menganggap remeh terkait dengan hukum negara maupun sanksi.

"Kok pelanggaran begini dianggap begitu? Cuma dikurangi gajinya. Dikurangi gajinya itu kalau pelanggaran bolos kerja, bolos rapat, nah itu dikurangi gajinya, nah itu wajar menurut saya. Tapi inikan pelanggaran etik yang sangat serius terkait dengan kredibilitas lembaga pemberantas korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) merekomendasikan pengunduran diri terhadap Lili Pintauli. Hal ini merupakan cara menjaga kehormatan KPK. Boyamin menyebut pengunduran diri Lili dari Pimpinan KPK demi kebaikan KPK dan kebaikan pemberantasan korupsi.

Agustinus berpendapat hal yang serupa terkait pengunduran diri tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa yang bersangkutan hingga saat ini tidak melakukan pengunduran diri.

Ia menilai kita harus mengembalikan kredibilitas negara. Ia berharap kepada dewan pengawas (Dewas) untuk menganggap hal ini merupakan hal yang sangat serius.

"Nah sekarang dewas sudah menyatakan terbukti, yang saya sesalkan sanksinya. Lebih baik tidak terbukti saja. Kalau terbukti dengan saksi seperti itu, apa penilaian masyarakat coba?" ujarnya.

Bukan Sekadar Pelanggaran Etik

Mantan Hakim sekaligus pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan menyatakan sanksi yang diberikan kepada Lili Pintauli Siregar tidak penting. Seharusnya, wakil ketua KPK tersebut terkena pasal pidana.

"Di undang-undang KPK pasal 36 ayat 1 juncto pasal 65, jadi setiap komisioner KPK tidak boleh mengadakan langsung tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak korupsi," ujarnya saat dihubungi merdeka.com terpisah, Selasa (31/8).

Pasal 36 ayat 1 berbunyi:Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;

Asep juga mengatakan, ancaman pidana itu diatur dalam Pasal 65 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang pasalnya tidak diubah dalam revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Pasal tersebut berbunyi:Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

"Itu ancamannya 5 tahun, itu harus diproses, kalau cuma gaji mah ngapain," katanya menyesalkan.

Menurutnya masalah potongan gaji tidak penting, hal yang lebih penting adalah proses pidananya.