Menanti film G30S/PKI terbaru versi Pemerintah Jokowi

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta jajarannya untuk memfasilitasi pemutaran Film Pengkhianatan G30S PKI. Kembali polemik soal film itu muncul. Ada yang pro, ada yang kontra.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal ajakan tonton bareng (nobar) pemutaran film itu. Presiden menekankan, bahwa tonton film apalagi mengenai sejarah itu penting.

Tetapi untuk anak-anak milenial yang sekarang, menurut Presiden, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka, biar mengerti mereka bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.

"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurut Presiden, kita harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat. "Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme ya memang harus diingatkan terus masyarakat," tegasnya.

Yang paling penting, lanjut Presiden Jokowi, sudah ada TAP MPRS mengenai larangan untuk PKI, untuk komunis. "Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana, hukum!" pungkas Presiden.

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo menjabarkan jika yang dimaksud oleh Presiden Jokowi tentang pembuatan film untuk generasi milenial adalah tentang proses produksinya. Pasalnya film G 30 September yang dibuat semasa kepemimpinan Presiden Soeharto sudah terlalu lama dan ketinggalan dari segi teknologi pembuatannya.

"Film itu (G 30 September) dibuat di zamannya. Waktu di zaman itu sudah bagus. Kan gitu. Tetapi zamannya sekarang kan beda teknologi. Maka film itu akan dibuat dengan teknologi terkini," paparnya.

Dia menyampaikan dengan menggunakan teknologi terkini diharapkan film bisa lebih bagus lagi kemasannya. Sehingga generasi milenial bisa tertarik untuk menonton.

"Dikerjakan dengan teknologi terkini akan menarik minat untuk ditonton. Sehingga masyarakat kita tidak buta sejarah, bisa melek sejarah dan waspada sejarah. Kita punya sejarah masa kelam di waktu itu. Jangan sampai terulang kembali," jelasnya.

Gatot menambahkan jika nantinya dalam pembuatan film pihak TNI tidak akan ikut campur. Terlebih lagi terkait masalah pendanaan pembuatan film.

"Kan negara ada dinasnya tentang itu. Mereka lebih canggih (dalam pembuatan film). Kalau TNI bukan jagonya bikin film. TNI jagonya perang," katanya.

Selain itu menurutnya, film tersebut merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang harus diketahui semua generasi termasuk generasi milenial.

"Presiden menginginkan agar film ini bisa dinikmati oleh generasi sekarang, generasi milenial. Tetapi kan intinya pelajaran sejarah, tentunya berdasarkan sejarah yang ada. Ini ide yang luar biasa," ujar Gatot.

Gatot menegaskan, pembaruan film G30S/PKI bertujuan agar generasi muda saat ini tetap dapat memahami sejarah, sekaligus bisa menikmati film berkualitas. Sehingga film hasil pembaruan nanti kontennya tetap faktual dan mengacu pada sejarah yang ada.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah setuju dengan usul Jokowi itu. Dia beranggapan mungkin juga perlu dibuat film G30S/PKI versi pemerintahan Jokowi.

"Bikinlah (versi baru film G30S/PKI). Tetapi enggak usah larang-larang. Enggak masalah ada versi baru. Ini kan versi pemerintahan Soeharto mungkin perlu versi pemerintahan Jokowi suruh aja diknas, apa gitu," kata Fahri.

Namun, jika film itu dibuat akan menimbulkan perdebatan mengenai sejarah tersebut di kalangan masyarakat. Oleh karena itu kata Fahri, Presiden-lah yang memiliki tugas untuk meluruskan sejarah tersebut.

"Itu akan menjadi perdebatan sejarah mana yang benar. Seperti kata-kata saya kemarin, Presiden Republik Indonesia harus hadir untuk menghilangkan beban masa lalu kita, bersejarah yang secara terus-menerus menjadi bahan kita untuk mengembangkan kesalahpahaman di antara kita soal negara Islam, negara komunis," ujarnya.

Fahri tidak takut jika nantinya ada perbedaan film yang lama dengan film baru dan akan menimbulkan perdebatan. Karena akan baik jika nantinya perdebatan khususnya yang terjadi di kalangan sejarahwan bisa meluruskan sejarah tentang G30S/PKI itu.

"Bagus biar pada dialog mana yang benar," pungkasnya.