Menanti penerima fulus tambang liar Lumajang dijerat

Merdeka.com - Sidang kasus penganiayaan terhadap Salim Kancil-Tosan dan penambangan liar di Desa Selok Awar Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, memang patut dikawal. Sebab, banyak fakta terungkap. Tentu patut dicermati adalah keterlibatan pejabat setempat.

Dalam sidang lanjutan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kemarin, terdakwa Hariono membeberkan soal itu.

Hariono mengaku rutin menyetor uang hasil tambang pasir ke Muspika setempat. Meski begitu, dia pasang badan dengan mengatakan Camat, Kapolsek, dan Danramil tidak terlibat. Hanya saja mereka tetap mendapat jatah Rp 1 juta per bulan dari hasil eksploitasi liar pasir. Fulus itu diterima masing-masing Muspika sejak 2010.

"Uang diberikan tanpa permintaan apa-apa. Hanya kami jatah per bulan Rp 1 juta untuk Camat, Danramil, dan Kapolsek. Ya judulnya ngasih saja tidak ada permintaan apapun. Uang itu saya yang menyerahkan sendiri," kata Hariyono.

Hariyono juga merinci awal terjadinya penambangan pasir di desanya, yang akhirnya ditentang oleh Salim Kancil, Tosan dan warga lainnya.

Hakim juga meminta Hariyono untuk menjelaskan peran Muspika dalam kasus penambangan ilegal ini. "Pernah saya adakan rapat untuk membuat Desa Wisata. Pihak Muspika menyetujui, tapi tidak ada perintah melakukan eksploitasi penambangan pasir," ujar Hariyono berkelit.

Hariyono beralasan dia yang meminta pasir itu dikeruk. Karena ada gundukan dan cekungan, makanya diratakan dan hasil pengerukan pasirnya dijual.

Sementara itu, terdakwa Harmoko berdalih tidak ada pertambangan di Selok Awar Awar, melainkan Desa Wisata.

"Yang saya tahu izin pembuatan wisata, kalau izin pertambangan tidak ada, tapi izin wisata. Begini lho pak, ini kan untuk wisata, pasir itu, istilahnya pemerataan. Pasir yang lebih diratakan. Limbahnya (pasir yang lebih) diambil untuk danau wisata. Ada wisata, tiap hari ada kapal-kapal masuk ke sana," kata Harmoko. (mdk/ary)