Menantikan Kebijakan New Normal untuk Dunia Pendidikan

Merdeka.com - Pemerintah telah melakukan kajian mendalam terkait pengendalian kasus Covid-19 di Tanah Air. Dari kajian sementara, beberapa provinsi sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Inilah yang menjadi alasan akan dilakukannya kebijakan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih mencari formula tahun ajaran baru di tengah rencana menerapkan pola hidup baru atau new normal saat pandemi Covid-19. Kemendikbud masih melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 perihal pola ajaran tahun baru tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengaku, sampai saat ini masih belum mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan kontrol penerapan new normal. Seharusnya, dia menilai, pemerintah harus memikirkan bagaimana nasib sekolah yang telah dua bulan libur.

"Justru Sekolah harus dipikirkan new normalnya seperti apa? Saya belum dengar pemerintah bicara pendidikan ke depannya gimana? Hanya bahan ekonomi & kesehatan," katanya kepada merdeka.com.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengingatkan, Dinas Pendidikan tidak terburu-buru membuka aktivitas belajar mengajar di sekolah di tengah wacana kehidupan baru normal. Dia mengusulkan Dinas Pendidikan tidak secara serentak mengizinkan sekolah beroperasi.

Sebab, kendati pasien terpapar virus Corona didominasi orang dewasa, risiko anak-anak tertular masih sangat tinggi jika dibiarkan beraktivitas yang sifatnya berkerumun, tidak ada jaga jarak fisik.

"Anak kecil itu agak sulit. Misalnya pakai masker, jaga jarak, mereka kan memang hobi bermain dengan kawan-kawannya. Saya kira kalau sekolah harus hati-hati ya, dihitung betul tingkat penyebarannya," tegasnya.

Solo Lebih Dulu Bahas Protokol Dunia Pendidikan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kini tengah menyiapkan regulasi untuk new normal di dunia pendidikan. Mengingat rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Juli 2020 nanti.

"Pemkot Solo tengah menyiapkan regulasi dengan kemungkinan dapat menerapkan new normal di sektor pendidikan pada Juli 2020," kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani.

Menurutnya, bulan Juli merupakan titik awal pendidikan baru tahun ajaran 2020/2021 dimulai. Sektor pendidikan menjadi paling terdampak pandemi Covid-19. Bahkan siswa terpaksa belajar dan mengerjakan tugas dari rumah via daring selama hampir 3 bulan.

"Sektor pendidikan memang paling terdampak. Kita akan tata ulang lagi pada tahun ajaran baru, bulan Juli nanti," ujarnya.

Ahyani menyampaikan, Pemkot Solo meliburkan sekolah dan mengubah pembelajaran dari tatap muka dengan daring agar para siswa tidak terpapar Covid-19. Namun di lapangan ditemukan adanya siswa yang positif dan berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).

"Temuan kasus ini akan menjadi perhatian khusus dan evaluasi saat new normal pendidikan diterapkan di Solo," terangnya.

Lebih lanjut, Ahyani menjelaskan, pihaknya akan menggodok pedoman-pedoman baru. Apalagi new normal nanti akan dibarengi dengan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Penerapan new normal juga akan disertai tindakan tegas atau sanksi.

Utamakan Belajar Online

Pengamat Pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji mengungkapkan, menunggu formulasi yang tepat mengenai sistem pendidikan tahun ajaran baru itu Kemendikbud diminta mengkaji ulang jika nantinya skenario pola belajar dan mengajar kembali di sekolah. Skenario pembukaan sekolah masa new normal dinilai malah membahayakan siswa maupun guru.

"Ya manfaatnya apa? jika harus dibuka mereka (siswa) bukan yang harus transaksi, seperti pabrik, mereka juga bukan seperti pasar yang harus datang ke tempat. Jadi sebetulnya tidak ada kewajiban untuk harus datang, kalau kondisinya memang belum aman," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (28/5).

Pemerintah diminta mensosialisasikan metode pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ketimbang menyusun rencana mengembalikan sistem sekolah secara langsung seperti masa sebelum pandemi Covid-19.

"Yang seharusnya dikebut pemerintah itu bagaimana bulan Juli ajaran baru tetap bisa belajar lewat daring gitu. Seperti penambahan infrastruktur, bekerjasama dengan berbagai pihak, dan mengevaluasi kesulitan yang dialami selama metode belajar dari rumah kemarin," katanya.

Menurutnya, saat ini sudah tidak ada alasan untuk memulai beradaptasi dengan teknologi, karena sudah hampir seluruh sektor memasuki era daring dan setiap orang telah memiliki smartphone

"Jadi sudah tidak ada alasan jika hambatanya soal gawai (handphone), apa jangan-jangan pendidikan kita diajarkan untuk masa lampau bukan masa datang. Jadi penting bagi pemerintah mengevaluasi dulu hasil tiga bulan kemarin saat belajar dari rumah," katanya.

Bahkan, kata Indra, sangatlah wajar jika dana-dana pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dana bantuan pendidikan lainnya untuk dibelikan gadget bagi para siswa dengan kriteria tertentu.

"Itu sangat wajar, mangkanya perlu kita evaluasi dulu selama 3 bulan kemarin, terus kita punya anggaran berapa. Semisal ada 100 anak ada 50 yang tidak punya gadget sama sekali, nah bisa ngga kepada pihak sekolah untuk memberikan gadget kepada anak-anak yang tidak memiliki gadget, berdasarkan hasil evaluasi yang ada," tutupnya.