Follow
Mendag sebut warga bongkar beras berbahan plastik konsumen cerdas
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengapresiasi Dewi Setiani, warga Bekasi yang berani melaporkan temuan beras berbahan plastik. Rahmat menilai peran dari masyarakat sangat penting dalam mengantisipasi beredarnya bahan makanan tidak layak.
"Pemerintah apresiasi kepada ibu Dewi Setiani jadi konsumen cerdas," ujar Rahmat kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).
Rahmat mengatakan sebagai upaya antisipasi pihaknya bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar kasus seperti ini tidak meluas. "Kontrol publik, pemerintah bisa segera koordinasi dan antisipasi agar beras sintetis tersebut enggak meluas," tuturnya.
-
Mengapa penting untuk mengurangi konsumsi plastik? Meskipun efek buruk dari mikro dan nanoplastik masih dalam penelitian, namun temuan saat ini menunjukkan bahwa mereka dapat menyebabkan stres oksidatif, kelainan reproduksi, disfungsi gastrointestinal, dan peningkatan mortalitas.
-
Kenapa BPA perlu dibatasi di produk pangan? Meskipun mengakui bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap epidemi obesitas pada anak, Lunder mengusulkan agar FDA dapat mengambil tindakan segera untuk mengatasi salah satu penyebabnya, yakni BPA.
-
Kenapa Kemendag memastikan keberadaan prasarana perdagangan? 'Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti,' terang Wamendag Jerry.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Bagaimana perdagangan rempah dilakukan di Palembang? Melalui Sungai Musi inilah perdagangan mulai terjalin, bahkan hingga terjadi percampuran budaya dengan masyarakat setempat.
-
Siapa yang berperan penting dalam menjaga mutu dan kuantitas barang dan jasa? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
Selain itu, lanjut Rahmat, para pedagang eceran juga diminta turut berperan aktif serta kritis dalam mengawal komoditas pangan dan non pangan.
"Kemendag sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, BPOM, Bea Cukai, Disperindag Bekasi, dan Kepolisian Bekasi, untuk antisipasi beredarnya komoditas pangan yang merugikan kesehatan masyarakat, merusak ekonomi pedagang dan petani," tandasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak oknum penimbun beras yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya
Mereka bahkan sampai rela berdesakan saat mengantre untuk membeli beras di bawah harga pasaran itu.
Baca Selengkapnya
Ternyata ini alasan minimarket hingga supermarket membatasi pembelian beras.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka bicara keras saat rapat dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Bulog.
Baca Selengkapnya
Polri memastikan untuk stok beras di beberapa daerah masih aman.
Baca Selengkapnya
Bulog akan tingkatkan distribusi beras SPHP ke pasar-pasar tradisional maupun program pasar murah demi tekan harga beras.
Baca Selengkapnya
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca Selengkapnya
Pembelian beras di ritel modern kini dibatasi maksimal 15 kg per transaksi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar beras Bulog bisa masuk lagi ke Pasar Induk Cipinang.
Baca Selengkapnya
Pembatasan pembelian beras di ritel modern merupakan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak.
Baca Selengkapnya
Opsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca Selengkapnya
Teguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca Selengkapnya