Mendagri: 4,5 Juta warga belum dapat e-KTP itu salah saya
Merdeka.com - Kasus mega proyek pengadaan e-KTP hingga saat ini masih terus ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hingga saat ini dia masih terus mengawasi proyek kelanjutan pembuatan e-KTP di Indonesia.
"Kita tetap jalan ya. Ini ya saya kira perlu dicermati. Perhari ini sudah 96,10 orang yang merekam data kependudukan. Ada 4,5 juta yang sudah merekam belum dapat e-KTP nya karena lelang 2016 saya batalkan. Mudah-mudahan Maret-April ini mulai proses," kata Tjahjo, di Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto, Rabu (15/3), Jakarta.
Tjahjo juga mengatakan 4,5 juta warga yang belum mendapatkan e-KTP adalah kesalahannya. Keterlambatan e-KTP ini semata-mata adalah bentuk kehati-hatian pemerintah agar tidak ada masalah di kemudian hari.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Kapan masa kerja KPPS Pemilu 2024? Masa Kerja KPPS Pemilu 2024 sesuai dengan Keputusan PKPU Nomor 1669 Tahun 2023 berlangsung selama 3 bulan.Dimulai dari tanggal 1 Februari 2024 hingga tanggal 30 April 2024.
-
Kapan KPU akan selesaikan rekapitulasi? Rapat pleno akan terus dilangsungkan hingga suara dari seluruh provinsi terhitung secara berjenjang sampai 20 Maret 2024.
"Soal 4,5 juta belum mendapatkan blanko e-KTP ya salah saya lah tapi ini demi menciptakan yang clean and clear tidak ada mark-up tidak ada masalah di kemudian hari e-KTP," ujarnya.
Menurutnya, blanko e-KTP direncanakan selesai pada bulan Maret ini dan akan dicetak pada bulan April mendatang. "Selesai blanko, mudah-mudahan Maret ini selesai tender kita kontrak April cetak bertahap," tambahnya.
Selain itu, dia juga menanggapi pendapat Presiden Joko Widodo yang mengatakan dana 5,9 triliun untuk proyek cuma ubah dari selembar kertas ke plastik saja tidak dijalani dengan sistem yang baik. Menurutnya wajar saja jika presiden marah karena proyek itu tidak berjalan dengan semestinya.
"Ya kalo anggaran Rp 6 triliun digunakan penuh, saya kira data tunggal penduduk Indonesia sudah rapi sistemnya bagus e-KTP nya bagus, tapi kalau harga harga e-KTP yang harga 4.700 dimahalkan menjadi 16.000 hasilnya sejelek itu wajar kalo Pak Presiden marah kecewa." tuturnya.
Dia juga menambahkan jika dana dari pemerintah sebesar Rp 6 triliun dapat digunakan dengan baik maka Indonesia akan bisa membuat e-KTP yang bagus seperti di negara-negara asing. "Kalau Rp 6 triliun bisa digunakan optimal kan akan bagus," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca SelengkapnyaMemastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca SelengkapnyaKetersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca SelengkapnyaKetiga paslon akan mengikuti kampanye yang dimulai tanggal 25 September besok.
Baca Selengkapnya"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta
Baca SelengkapnyaDia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaSecara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo tegaskan bahwa korupsi tidak boleh menjadi alasan proyek BTS 4G berhenti.
Baca SelengkapnyaTito menjelaskan, salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah adalah untuk menyiapkan DP4 yang terdiri dari 2 kriteria.
Baca Selengkapnya29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSetidaknya Jakarta membutuhkan 8 juta blangko untuk pencetakan ulang e-KTP.
Baca Selengkapnya