Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: 4,5 Juta warga belum dapat e-KTP itu salah saya

Mendagri: 4,5 Juta warga belum dapat e-KTP itu salah saya Mendagri Tjahjo Kumolo di Ombudsman. ©2017 Merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Kasus mega proyek pengadaan e-KTP hingga saat ini masih terus ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hingga saat ini dia masih terus mengawasi proyek kelanjutan pembuatan e-KTP di Indonesia.

"Kita tetap jalan ya. Ini ya saya kira perlu dicermati. Perhari ini sudah 96,10 orang yang merekam data kependudukan. Ada 4,5 juta yang sudah merekam belum dapat e-KTP nya karena lelang 2016 saya batalkan. Mudah-mudahan Maret-April ini mulai proses," kata Tjahjo, di Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto, Rabu (15/3), Jakarta.

Tjahjo juga mengatakan 4,5 juta warga yang belum mendapatkan e-KTP adalah kesalahannya. Keterlambatan e-KTP ini semata-mata adalah bentuk kehati-hatian pemerintah agar tidak ada masalah di kemudian hari.

Orang lain juga bertanya?

"Soal 4,5 juta belum mendapatkan blanko e-KTP ya salah saya lah tapi ini demi menciptakan yang clean and clear tidak ada mark-up tidak ada masalah di kemudian hari e-KTP," ujarnya.

Menurutnya, blanko e-KTP direncanakan selesai pada bulan Maret ini dan akan dicetak pada bulan April mendatang. "Selesai blanko, mudah-mudahan Maret ini selesai tender kita kontrak April cetak bertahap," tambahnya.

Selain itu, dia juga menanggapi pendapat Presiden Joko Widodo yang mengatakan dana 5,9 triliun untuk proyek cuma ubah dari selembar kertas ke plastik saja tidak dijalani dengan sistem yang baik. Menurutnya wajar saja jika presiden marah karena proyek itu tidak berjalan dengan semestinya.

"Ya kalo anggaran Rp 6 triliun digunakan penuh, saya kira data tunggal penduduk Indonesia sudah rapi sistemnya bagus e-KTP nya bagus, tapi kalau harga harga e-KTP yang harga 4.700 dimahalkan menjadi 16.000 hasilnya sejelek itu wajar kalo Pak Presiden marah kecewa." tuturnya.

Dia juga menambahkan jika dana dari pemerintah sebesar Rp 6 triliun dapat digunakan dengan baik maka Indonesia akan bisa membuat e-KTP yang bagus seperti di negara-negara asing. "Kalau Rp 6 triliun bisa digunakan optimal kan akan bagus," pungkasnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ
Kadisdukcapil Sebut Warga Tak Perlu Cetak Ulang e-KTP saat Jakarta Berubah DKJ

Dukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.

Baca Selengkapnya
Dirjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Blangko e-KTP
Dirjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Blangko e-KTP

Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP

Baca Selengkapnya
DPRD Minta Pemprov DKI Jamin Ketersediaan Blangko e-KTP Jelang Pemilu 2024
DPRD Minta Pemprov DKI Jamin Ketersediaan Blangko e-KTP Jelang Pemilu 2024

Ketersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.

Baca Selengkapnya
3 Paslon Sudah Ambil Nomor Urut Pilkada NTT 2024, 203.681 Warga Terancam Kehilangan Hak Pilih
3 Paslon Sudah Ambil Nomor Urut Pilkada NTT 2024, 203.681 Warga Terancam Kehilangan Hak Pilih

Ketiga paslon akan mengikuti kampanye yang dimulai tanggal 25 September besok.

Baca Selengkapnya
8,3 Juta Blangko KTP DKJ Sudah Siap, Distribusinya Tinggal Tunggu Keppres
8,3 Juta Blangko KTP DKJ Sudah Siap, Distribusinya Tinggal Tunggu Keppres

"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta

Baca Selengkapnya
Wamendagri Bima Arya Sebut 1,5 Juta Pemilih Pemula Belum Rekam e-KTP Jelang Pilkada 2024
Wamendagri Bima Arya Sebut 1,5 Juta Pemilih Pemula Belum Rekam e-KTP Jelang Pilkada 2024

Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.

Baca Selengkapnya
Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna
Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna

Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun
Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun

Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.

Baca Selengkapnya
Resmikan BTS 4G, Presiden Jokowi Singgung Proyek Sempat Mandek Akibat Korupsi
Resmikan BTS 4G, Presiden Jokowi Singgung Proyek Sempat Mandek Akibat Korupsi

Presiden Joko Widodo tegaskan bahwa korupsi tidak boleh menjadi alasan proyek BTS 4G berhenti.

Baca Selengkapnya
Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial
Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial

Tito menjelaskan, salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah adalah untuk menyiapkan DP4 yang terdiri dari 2 kriteria.

Baca Selengkapnya
KPU Jakarta Mulai Proses Coklit Data Pilgub 2024, Ini yang Wajib Dilakukan Warga
KPU Jakarta Mulai Proses Coklit Data Pilgub 2024, Ini yang Wajib Dilakukan Warga

29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Warga Jakarta Bakal Cek Ulang e-KTP Setelah DKI Berubah Nama jadi DKJ
Warga Jakarta Bakal Cek Ulang e-KTP Setelah DKI Berubah Nama jadi DKJ

Setidaknya Jakarta membutuhkan 8 juta blangko untuk pencetakan ulang e-KTP.

Baca Selengkapnya