Mendagri: 58 persen camat tak paham tata kelola pemerintahan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui masih banyak aparatur sipil negara yang masih tidak memahami tata kelola pemerintahan. Sekitar 58 persen camat di seluruh Indonesia tidak paham manajerial pemerintahan.

"Di Indonesia, 58 persen camat dari sekitar 60.000 camat itu tidak memahami tata kelola pemerintahan. Ini menjadi catatan tersendiri," katanya dalam pidato acara pelantikan Gubernur Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Riau, Rabu (30/12).

Dia mencontohkan, ada dokter gigi yang masuk lingkaran pemerintahan dengan menjadi camat. Ini tidak menjadi masalah asalkan sang dokter gigi telah mengikuti pelatihan agar memahami tata kelola pemerintah.

"Dokter gigi saja bisa jadi camat. Boleh atau enggak? Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi, dia harus memahami tata kelola pemerintah," lanjut Tjahjo.

Politisi PDI Perjuangan ini melihat perlunya aturan tegas bagi kepala daerah dalam menempatkan seseorang untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Semisal untuk tingkat dinas, kecamatan hingga kelurahan.

Dia tidak menampik adanya upaya dari pasangan pemenang pilkada yang membagi jatah jabatan di pemerintahan untuk tim suksesnya. Mereka ditempatkan menjadi camat, lurah atau kepala desa tanpa mengukur kapasitas dan kemampuan yang bersangkutan dalam tata kelola pemerintahan.

"Yang seperti-seperti ini yang harus kita jaga seluruhnya. Jangan sampai sarjana sosial malah jadi direktur rumah sakit," katanya.