Mendagri akui Pilkada serentak malah membikin anggaran membengkak

Merdeka.com - Penyelenggaraan Pilkada serentak yang sudah diselenggarakan dua kali di tahun 2015 dan 2017 dikeluhkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada serentak yang diharapkan dapat menghemat anggaran justru mengalami pembengkakan biaya.

"Dengan segala mohon maaf, bayangan saya waktu saya jadi menteri pertama, Pilkada serentak 2015 akan hemat. Tapi mohon maaf ternyata justru lebih membengkak hampir 200 persen," kata Tjahjo Kumolo di UGM, Kamis (27/4).

Tjahjo mengatakan, pembengkakan salah satunya adalah keperluan logistik KPU dalam lima tahun mengalami peningkatan. Selain itu, ada juga pembengkakan karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.

"Kalau dulu kendaraan bisa pinjam Pemda. Sekarang membeli mobil sendiri. Jadi efisiensinya tidak ada. Tahun 2017 juga sama. Masih membengkak anggarannya," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengungkapkan memang ukuran suksesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai hanya dengan uang ataupun anggaran. Menurut Tahjo, biaya politik memang sangat besar sehingga tak heran jika untuk menjadi anggota DPR saja bisa menghabiskan uang miliaran rupiah.

"Tapi yang terpenting dalam Pilkada Serentak, partisipasi masyarakat meningkat, tidak ada politik uang, ada jaminan untuk kebebasan menyampaikan pendapat, sikap dan ada etika. Selain itu bagi pemerintah Pilkada serentak harapannya dapat membangun hubungan baik antara pemerintah pusat dengan daerah," pungkas Tjahjo.