Mendagri: ASN wajib loyal tegak lurus kepada KDH terpilih
Merdeka.com - Usai melantik Restuardy Daud, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pesan penting kepada jajaran ASN dalam menyikapi pasca pelaksanaan Pilkada. Ia menegaskan siapapun kepala daerah yang terpilih, jajaran ASN harus tetap loyal dan tegak lurus dalam mendukung kebijakan strategis KDH terpilih.
"Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun dirjennya, gubernurnya, bupati/ wali kotanya dari berbagai latar belakang ataupun partai politiknya seluruh ASN harus loyal dan taat kepada pemerintah," kata dia.
"Ini bukan kepentingan golongan, partai politik maupun perorangan melainkan kepentingan bersama masyarakat Indonesia. Jadi semua ASN harus taat apa yang diinstruksikan oleh presiden, gubernur, dan bupati/wali kota" ujarnya.
-
Mengapa ASN harus setia pada Pancasila? Pegawai aparatur sipil negara wajib: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Siapa saja yang termasuk ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Apa tugas utama ASN dalam pemerintahan? Dalam sistem administrasi negara, ASN memiliki peran sentral dalam menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas pemerintahan, serta mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Mendagri Tjahjo Kumolo usai melantik Penjabat Gubernur Kalimantan Timur ©2018 Merdeka.com
Hal ini penting untuk terus diingatkan bagi jajaran ASN menekankan pentingnya loyalitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, loyalitas merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan.
"Tujuan utama seorang ASN adalah menjadi pegawai teladan, baik dan berkualitas. Dan terpenting, dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat," tuturnya.
"Dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi konsekuensi yang harus dijalankan untuk membangun sistem keutuhan pemerintahan yang sinergi, bukan cuma ASN-nya saja yang harus loyal, tetapi para KDH juga harus loyal tegak lurus, bupati/wali kota loyal kepada gubernur, gubernur dan bupati/wali kota loyal kepada presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan" tegasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaKemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca SelengkapnyaDalam rangka memberikan pelayanan terbaik, setiap ASN harus menjauhi segala bentuk posisi kepentingan.
Baca SelengkapnyaTomsi menjelaskan, untuk mendapatkan suatu jabatan terbaik harus dibarengi dengan kerja keras dan dedikasi tinggi sebagai abdi masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.
Baca SelengkapnyaDi hadapan anak buah berpangkat Prada, sang jenderal mengungkap janji.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2022, Kemenda telah mengimplementasikan internalisasi budaya Ber-AKHLAK, yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021.
Baca SelengkapnyaNetralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan meminta kepada aparat sipil negara (ASN) berani melawan atasannya apabila menerima perintah untuk tidak netral
Baca SelengkapnyaKPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya