Mendagri: Banyak Daerah Belum Alokasikan Anggaran Pendidikan 20% dan Kesehatan 10%
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, banyak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tidak sesuai program prioritas nasional. Seperti masih banyak daerah yang tidak mengikuti ketentuan alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan 10 persen untuk kesehatan.
"Dalam catatan Kemendagri masih banyak daerah yang belum mengalokasikan pendidikan 20 persen, dan kesehatan 10 persen masih banyak. Kami tidak ingin menampilkan di sini, tapi nanti kita akan tampilkan," katanya dalam acara peluncuran Monitor Center For Prevention (MCP), Selasa (31/8).
Lalu masalah lain, dia menerangkan, masih banyak daerah yang hanya berprinsip pada send (belanja) tapi tidak delivered (tersampaikan kepada warga). Artinya alokasi barang itu dibelanjakan namun tidak tereksekusi dengan baik.
-
Dimana distribusi galon bermasalah? 'Galon ini menjadi masalah pada waktu akan ditransport atau didistribusikan, mulai dari yang kosong mau diisi, maupun yang sudah diisi dan (dikirim) ke distributor-distributornya, itu saya lihat dan beberapa data menyebutkan bahwa walaupun mereka tidak panas, tapi dalam distribusinya bisa terpapar panas, karena ditaruh di truk-truk terbuka,' kata dr Oka Negara.
-
Kapan subsidi pupuk tidak tepat sasaran? “Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran.
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
-
Bagaimana Kemendag menjamin kelancaran distribusi? 'Dengan akses jalan yang baik, maka kegiatan produksi dan alur distribusi dapat berjalan tepat waktudan sesuai target,' jelasnya.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Bagaimana Pandawakarta membagikan sembako? Aksi sosial ini sendiro dilakukan oleh Pandawakarta berkolaborasi dengan Baznas DKI Jakarta.
"Artinya dibelanjakan kalau dihitung, iya ada 20 persen atau lebih, kesehatan 10 persen iya lebih itu namanya sudah tereksekusi atau send. Tapi tidak dimanfaatkan oleh rakyat membeli terutama banyak membeli barang untuk pendidikan tapi barang itu belum diperlukan bagi masyarakat," jelasnya.
"Sehingga akhirnya nganggur tidak dipakai karena di situ ada potensi peluang opportunity untuk terjadinya fraud," sambungnya.
Atas hal itu, Tito mengimbau kepada para pemerintah daerah agar tidak melakukan penganggaran yang sia-sia. Walaupun hal tersebut tidak bisa disentuh oleh aparat hukum, tetapi tindakan itu turut merugikan keuangan negara.
"Karena emang tidak melanggar hukum. Dia membeli barang sesuai harganya iya okei fine. Tetapi barangnya tidak digunakan ini kerap terjadi, tetapi menjadi kerugian bagi kita dalam proses percepatan pembangunan yang tidak dirasakan masyarakat," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaPerlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaFatoni sebagai keynote speech membahas isu terkini terkait pengelolaan keuangan negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaPenyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaTotal kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca SelengkapnyaDPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnya