Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: Banyak Daerah Belum Alokasikan Anggaran Pendidikan 20% dan Kesehatan 10%

Mendagri: Banyak Daerah Belum Alokasikan Anggaran Pendidikan 20% dan Kesehatan 10% Mendagri Tito Karrnavian Saat Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Timur dan Bali. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, banyak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tidak sesuai program prioritas nasional. Seperti masih banyak daerah yang tidak mengikuti ketentuan alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan 10 persen untuk kesehatan.

"Dalam catatan Kemendagri masih banyak daerah yang belum mengalokasikan pendidikan 20 persen, dan kesehatan 10 persen masih banyak. Kami tidak ingin menampilkan di sini, tapi nanti kita akan tampilkan," katanya dalam acara peluncuran Monitor Center For Prevention (MCP), Selasa (31/8).

Lalu masalah lain, dia menerangkan, masih banyak daerah yang hanya berprinsip pada send (belanja) tapi tidak delivered (tersampaikan kepada warga). Artinya alokasi barang itu dibelanjakan namun tidak tereksekusi dengan baik.

"Artinya dibelanjakan kalau dihitung, iya ada 20 persen atau lebih, kesehatan 10 persen iya lebih itu namanya sudah tereksekusi atau send. Tapi tidak dimanfaatkan oleh rakyat membeli terutama banyak membeli barang untuk pendidikan tapi barang itu belum diperlukan bagi masyarakat," jelasnya.

"Sehingga akhirnya nganggur tidak dipakai karena di situ ada potensi peluang opportunity untuk terjadinya fraud," sambungnya.

Atas hal itu, Tito mengimbau kepada para pemerintah daerah agar tidak melakukan penganggaran yang sia-sia. Walaupun hal tersebut tidak bisa disentuh oleh aparat hukum, tetapi tindakan itu turut merugikan keuangan negara.

"Karena emang tidak melanggar hukum. Dia membeli barang sesuai harganya iya okei fine. Tetapi barangnya tidak digunakan ini kerap terjadi, tetapi menjadi kerugian bagi kita dalam proses percepatan pembangunan yang tidak dirasakan masyarakat," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%

Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa

Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat

Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Sentil Pengelolaan Sampah Pemda: Anggaran Cuma di Bawah 0,5 Persen
Kemendagri Sentil Pengelolaan Sampah Pemda: Anggaran Cuma di Bawah 0,5 Persen

Perlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Utamakan Alokasi Dana Pendidikan dan Infrastruktur
Kemendagri Ingatkan Pemda Utamakan Alokasi Dana Pendidikan dan Infrastruktur

Fatoni sebagai keynote speech membahas isu terkini terkait pengelolaan keuangan negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Daerah yang Tak Ajukan Formasi CPNS 2024
Ini Daftar Daerah yang Tak Ajukan Formasi CPNS 2024

Penyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya
Ada 14 Daerah Tak Ajukan Formasi CPNS 2024, Ditanya kemenPAN-RB Malah Marah-Marah
Ada 14 Daerah Tak Ajukan Formasi CPNS 2024, Ditanya kemenPAN-RB Malah Marah-Marah

Total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.

Baca Selengkapnya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya