Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: Banyak Kepala Daerah Rapat di Hotel Supaya Dapat Uang Dinas

Mendagri: Banyak Kepala Daerah Rapat di Hotel Supaya Dapat Uang Dinas Mendagri Tito Karnavian. ©2023 Istimewa

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung banyaknya kepala daerah yang sengaja menyelenggarakan rapat di luar kantor agar mendapat dana perjalanan dinas.

Menurutnya, hal ini perlu diawasi inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) agar tidak terjadi pemborosan.

"Banyak sekarang kepala daerah yang menyelenggarakan rapat di luar, di hotel segala macam, apalagi di luar kota dikit, supaya ada SPD (Surat Penyediaan Dana)-nya segala macam. Apakah ini bisa diatasi oleh APH (Aparat Penegak Hukum)? Enggak akan bisa, karena enggak ada yang salah aturannya. Tapi APIP bisa masuk, ini pemborosan," katanya di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3).

Menurut Tito, rapat-rapat bisa digelar di dalam kantor. Sehingga, dana perjalanan dinas bisa digunakan untuk kepentingan lain.

"Sebenarnya bisa dilakukan di dalam gedung di kantor. Risikonya ya enggak dapat SPD, tapi uangnya bisa digunakan untuk yang lain. Misalnya untuk anggota, personel. Nah, ini peran penting daripada APIP, ini langkah kita yang pertama," sambungnya.

Tito pun meminta para APIP sebagai pengawas internal agar menyusun langkah dalam menutup potensi terjadinya korupsi.

"APIP sebagai pengawas internal. Dan kemudian lakukan membuat desain langkah-langkah dalam rangka menginventarisasi potensi masalah atau potensi moral hazard untuk terjadinya korupsi dan lakukan langkah-langkah pencegahan," ujarnya.

(mdk/tin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor
Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor

Tito meminta pemerintah daerah memperhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas.

Baca Selengkapnya
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan

KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Ungkap Keluarga Kepala Daerah & Timses Jadi Honorer: Jam 8 Masuk, Jam 10 Ngopi-ngopi
Mendagri Ungkap Keluarga Kepala Daerah & Timses Jadi Honorer: Jam 8 Masuk, Jam 10 Ngopi-ngopi

Mendagri mengatakan kebanyakan tenaga honorer dari keluarga Keluarga Kepala Daerah tak memiliki keahlian khusus.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cak Imin Bocorkan Bantuan untuk Ibu Hamil Rp40 Triliun, Kebanyakan Dipakai Rapat
VIDEO: Cak Imin Bocorkan Bantuan untuk Ibu Hamil Rp40 Triliun, Kebanyakan Dipakai Rapat

Cak Imin juga mengatakan ada dana bantuan lainnya yang juga digunakan untuk rapat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Melotot Mendikbud Nadiem Habiskan Rp346 Triliun, Curiga Dipakai Cuma Buat Rapat
VIDEO: DPR Melotot Mendikbud Nadiem Habiskan Rp346 Triliun, Curiga Dipakai Cuma Buat Rapat

Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tito Depan Kepala Daerah, Banyak Wakil Senang Kalau Ketuanya Ditangkap
VIDEO: Tito Depan Kepala Daerah, Banyak Wakil Senang Kalau Ketuanya Ditangkap

Tito kemudian menyinggung ketika kepala daerah ditangkap korupsi, maka wakilnya akan senang.

Baca Selengkapnya
Menteri PDIP dan PKB Tak Hadir Bukber di Istana, Menkominfo Budi Arie: Jangan Didramatisir
Menteri PDIP dan PKB Tak Hadir Bukber di Istana, Menkominfo Budi Arie: Jangan Didramatisir

Menteri PDIP dan PKB Tak Hadir Bukber di Istana, Menkominfo Budi Arie: Jangan Didramatisir

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja

Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.

Baca Selengkapnya