Mendagri belum siapkan Plt untuk wakili Bupati Subang kena OTT KPK

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah mengetahui kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Subang, Imas Aryumingsih, Selasa (13/2) malam. Politisi PDIP itu mengaku sedih dan prihatin hingga saat ini masih ada kepala daerah yang terjaring OTT.

Tjahjo menyampaikan, pihaknya sudah mengecek kebenaran kabar tersebut KPK. Meski benar, namun pihaknya masih akan menunggu pengumuman resmi KPK. Termasuk penunjukkan pelaksana tugas (plt), ia masih menunggu status yang bersangkutan.

"Sebagai Mendagri, sebagai teman para kepala daerah, saya sedih dan prihatin. Sampai sekarang kok masih terus saja ada kepala daerah yang terjaring OTT KPK," ujar Tjahjo, disela menghadiri Seminar Nasional DPD APDESI Jateng di Boyolali, Rabu (14/2).

Orang lain juga bertanya?

"Kami belum menyiapkan penggantinya (plt)," sambungnya.

Jika dilakukan penahanan, lanjut Mendagri, pihaknya akan menyiapkan plt. Namun apabila tak dilakukan penahanan, maka pihaknya akan menunggu sampai proses hukum tetap. Imas pun masih diperkenankan memimpin daerah seperti Gubernur Jambi, Zumi Zola.

"Gubernur Jambi itu sudah jadi tersangka, tapi kita gunakan azas praduga tak bersalah dan menunggu proses peradilan," ucap Tjahjo.

Tjahjo menyesalkan, hingga saat ini masih ada kepala daerah yang terkena OTT. Para pemimpin daerah itu, kata dia, tidak belajar dari peristiwa sebelumnya. Mendagri mengingatkan, jika perencanaan anggaran, menyangkut jual beli jabatan, belanja barang jasa itu merupakan area rawan korupsi.

"Presiden Joko Widodo saja sampai tidak henti-hentinya mengingatkan seluruh aparatur negara agar tidak korupsi. Kok ya masih ada saja yang terkena OTT," ungkapnya.

Pihaknya tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Apalagi Bupati Irma yang terkena OTT KPK tersebut akan maju dalam Pilbup Subang 2018.

"Berlandaskan peraturan KPU, pasangan calon baru bisa diganti kalau dia meninggal, sakit atau menjadi terdakwa dan sudah berkekuatan hukum tetap. Karena dia masih tersangka, walaupun ditahan masih boleh ikut pilkada," terangnya.

(mdk/ded)