Mendagri Bentuk Tim Cek Kesiapan Pilkades Serentak

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajarannya untuk membentuk tim untuk memastikan kesiapan Pilkades Serentak Tahun 2020.

Sebelumnya Tito memutuskan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang semula dijadwalkan terselenggara pada 2020, menjadi digelar setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 selesai.

"Dari Kemendagri saya sudah meminta kepada Dirjen Pemdes dan Sekjen untuk membentuk 23 tim, 23 tim ini akan berangkat ke seluruh 23 kabupaten ini, dan membawa ceklis, 4 jenis ceklis, tentang kesiapan di tingkat kepala daerah, bupati/walikota apakah siap, apakah sosialisasi sudah ada, dan seterusnya, ada ceklisnya," katanya dalam keterangan pers, Jumat (11/12).

Dia menuturkan, tim yang bertugas akan memastikan sejauh mana kesiapan penyelenggaraan Pilkades di tingkat kecamatan. Hingga pada kesiapan penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkades. Selanjutnya terkait ceklis ditingkat kecamatan, termasuk Forkopimcam yang membuat komite pengawas.

"Ceklis ini dengan item-item untuk melihat kesiapan pengawasan di tingkat kecamatan. Kemudian ada ceklis untuk panitia, panitia yang dibentuk oleh bupati atau walikota, ceklisnya adalah apakah memiliki kesiapan untuk protokol dan lain-lain, kabupatennya apakah sudah membuat peraturannya atau belum," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Tito juga meminta para tim yang akan bertugas untuk memastikan ketersediaan anggaran penyelenggaraan Pilkades yang bersumber dari APBD dan APBDesa. Harapannya, seluruh persiapan dapat dipastikan aman untuk mendukung kesuksesan Pilkades yang aman dari penularan Covid-19.

Mantan Kapolri itu merinci dari segi anggaran sudah dijelaskan selain APBD dapat juga menggunakan APBDes. Dia berharap anggaran tersebut betul-betul sudah disiapkan. Kemudian, dikoordinasikan untuk mendukung pelaksanaan termasuk pengadaan alat-alat untuk Pilkades.Lalu alat-alat pengaman Covid sesuai dengan protokol seperti Pilkada.

"Untuk aparat keamanan juga ini perlu disiapkan, dari segi anggaran ada juga yang sudah selesai dan ada juga yang belum, tapi bervariasi kami lihat, sebagian menggunakan APBD, sebagian lagi menggunakan APBD didukung oleh APBDes, silakan nanti diatur daerah masing-masing," jelasnya.

Tito juga menjelaskan pelaksanaan Pilkades akan sangat bergantung pada hasil monitoring tim yang diterjunkan. Jika hasilnya bagus dan banyak indikator kesiapan yang terpenuhi, maka pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar sesuai rencana.

Mulai dari tanggal 13 Desember hingga 19 Desember, Tito minta seluruh kesiapan dicek. Hal tersebut juga akan tergambar apakah Pilkades bisa terlaksana seperti Pilkada yang sudah terlaksana pada 9 Desember.

"Sehingga aman, kalau tidak yakin lebih baik tunda di atas tanggal 20, dan kami akan mulai bergerak cepat mulai hari ini terutama prioritas yang tanggal 13, 14, 15, 16, dan 19 ini," terangnya.

Dia menjelaskan tim kemendagri akan turun dengan ceklis-ceklis yang sudah disesuaikan. Sehingga jika hal tersebut terlampaui Pilkades bisa terlaksana.

"Sampling randomnya di beberapa desa yang melakukan itu juga ceklisnya bagus, maka kita akan memberikan greenlight untuk melaksanakan," ungkapnya.

"Tapi kalau ceklisnya buruk semua maka dengan segala hormat sesuai Undang-Undang maka saya selaku Mendagri akan meminta untuk ditunda, ditunda ke waktu yang berikutnya di Tahun 2020 ini, di tanggal-tanggal yang bisa untuk penyelenggaraan, atau kalau memang tidak siap betul ya ditunda di Tahun 2021," tutup Tito.