Mendagri: Berita Hoaks Sudah Tidak Bisa Ditolerir

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan adanya informasi bohong alias hoaks terkait tujuh kontainer berisikan kertas suara yang telah dicoblos. Pasalnya informasi tersebut mengancam demokrasi Pemilu dan Pilpres 2019.

"Berita hoaks, fitnah, berujar kebencian dan SARA sudah pada tahap yang tidak bisa ditolerir lagi. Apalagi sudah merusak proses konsolidasi demokrasi yaitu Pemilu langsung April 2019," katanya melalui pesan singkat, Kamis (3/1).

Dia menjelaskan, proses Pemilu dan Pilpres 2019 telah melalui tahapan-tahapan dan proses yang transparan serta demokratis. Untuk itu, politisi PDIP ini mengajak semua pihak untuk melawan informasi bohong atau kabar hoaks.

"Mari kita gerakkan untuk lawan dan lapor kepada aparat kepolisian jika kita menerima berita-berita hoaks, fitnah, berujar kebencian yang merupakan racun demokrasi dan sudah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," tutup Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman dan jajaran Bawaslu selesai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu (2/1) malam. Arief menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.

"Kami memastikan tidak bahwa ada 7 kontainer berisi masing-masing 10 juta surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor 01. Tidak benar juga ada TNI AL yang menemukan itu. Tidak benar juga KPU menyita satu kontainer yang sudah terbuka tersebut. Semua berita itu bohong," jelas Arief di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Arief mengatakan akan memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Dia mengaku sudah meminta pihak polisi untuk melakukan pengusutan atas penyebaran informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.