Follow
Mendagri: Dana Bansos tidak dihentikan tapi dievaluasi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bantuan sosial (bansos) bagi seluruh pemerintah daerah dan kabupaten di Indonesia akan dievaluasi. Sebab, banyak ditemukan penyelewengan dana Bansos oleh para kepala daerah.
"Bansos tidak dihentikan tapi dievaluasi. Apakah pemberian Bansos lama ini yang ternyata di daerah banyak problem hukum," kata Tjahjo usai apel operasi lilin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/12).
Menurut Tjahjo, pemberian dana Bansos tidak tepat sasaran karena dana tersebut telah disalahgunakan kepala daerah pada saat Pilkada.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
"Ada anggota DPR atau kepala daerah terkena masalah hukum Bansos dibagikan menjelang pilkada saja, itukan tidak tepat sasaran," ujarnya.
Meski begitu, dana Bansos tak akan diberikan kepada seluruh daerah. Menurut dia, pemberian dana Bansos harus memiliki kriteria tertentu dan tidak disebar begitu saja di seluruh daerah.
"Ada evaluasi, lebih baik difokuskan jangan disebar di semua daerah ada Bansos," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dana Bansos telah dikembalikan ke kas negara, dan telah dilaporkan juga sebagai respons atas temuan BPK.
Baca Selengkapnya
Mabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca Selengkapnya
Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya
Hotman kemudian mempertanyakan maksud Romo Magnis yang mengibaratkan Presiden layaknya pencuri.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi di Indonesia memang sudah banyak diungkap dalam kurun waktu yang panjang.
Baca Selengkapnya
Trunoyudo masih enggan mengulas lebih jauh penanganan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut.
Baca Selengkapnya
TNI masih mencoba mengungkap misteri aliran dana komando di Basarnas.
Baca Selengkapnya
Investigasi itu masih dilakukan Kemenag setelah mendapat aduan dari masyarakat.
Baca Selengkapnya
Polda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.
Baca Selengkapnya
BPK rekomendasikan Wali Kota Banjarbaru agar meminta Kadisdik selaku penanggungjawab BOS lebih cermat
Baca Selengkapnya
Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca Selengkapnya