Mendagri desak pemerintah daerah optimalkan penyerapan anggaran

Merdeka.com - Kementerian Keuangan tegur pemerintah daerah karena anggaran sebesar Rp 250 triliun belum terserap. Atas hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri langsung merespon teguran tersebut dengan memanggil pemerintah daerah untuk mendapatkan penjelasan.

"Kuartal pertama, begitu kami dengar dari Menkeu tim sekjen dan ditjen keuangan daerah memanggil semua daerah termasuk kami kirim radiogram, kami undang sekda dan biro badan keuangan se-Indonesia di Sahid, menanyakan ada masalah apa ini kok sampai penyerapan anggarannya kecil sekali?" tutur Tjahjo di Kantor Kementerian Dalan Negeri, Jakarta, Senin (3/8).

Tjahjo mengakui bahwa penyerapan anggaran di daerah masih minim. Tjahjo mencontohkan penyerapan anggaran di DKI Jakarta yang menjadi lokasi pusat pemerintahan. Menurut Tjahjo, penyerapan anggaran DKI Jakarta baru 10 persen.

"Jangan jauh-jauh, Jakarta saja pas HUT DKI baru 10 persen, sekarang sudah mulai meningkat," kata Tjahjo.

Namun, Tjahjo optimis penyerapan anggaran bisa digenjot di sisa tahun 2015. Caranya dengan optimalisasi anggaran ke sektor-sektor yang dibutuhkan.

"Kami optimistis sampai kemarin malam sudah terdata lebih dari 40 persen. Optimalisasi ini penting karena terkait dengan penyerapan ini akan kita hitung anggaran 2016 termasuk Rp 100 miliar disediakan Presiden kepada semua kepala daerah ukurannya adalah penyerapan anggaran tahun ini bisa dikurangi atau dibatalkan supaya fair," jelas Tjahjo.

Kalau daerah tidak mampu menyerap anggaran secara optimal, Tjahjo menilai tidak perlu ada peningkatan anggaran untuk daerah-daerah tersebut tahun depan.

Seperti diketahui, salah satu daerah yang rendah penyerapan anggarannya yakni DKI Jakarta. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa serapan anggaran rendah karena dirinya tengah menyelamatkan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa pihaknya tengah menyelamatkan terpuruknya kondisi penyerapan anggaran. Sejauh ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 baru terserap 19,21 persen atau sebesar Rp 12,22 triliun. Jumlah tersebut terhitung dari total belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun per 29 Juli 2015. Ahok sendiri mengelak jika kerja-kerjanya sejauh ini dianggap buruk karena permasalahan tersebut.

"Selalu teman-teman mendesak saya seolah-olah (buruk) kalau penyerapan anggarannya kecil. Saya lagi menyelamatkan anggaran ini, pajak nasional juga sekarang semuanya lagi turun jadi penerimaan juga berkurang," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (3/8).

Ahok menjelaskan, bahwa dirinya geram sebab APBD 2015 masih saja disusun dengan harga satuan yang tidak benar. Selain itu APBD 2015 juga tidak disusun dengan sistem e-musrenbang. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dinilainya masih menyusun anggaran dengan nilai berlebih serta masih ada permainan dengan konsultan abal-abal.

Salah satu contoh yang diberikan Ahok ialah anggaran pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Kecamatan yang direncanakan menggunakan anggaran mencapai Rp 48 miliar. Ahok menegaskan bahwa GOR standar internasional seperti yang ada di Amerika Serikat itu harusnya bisa dibangun dengan anggaran Rp 46 miliar.

Di sisi lain, Ahok menyayangkan pula sejauh ini sudah banyak GOR di Jakarta yang dibangun dengan anggaran besar, namun tidak laik pakai. Kasus upaya penggelembungan anggaran seperti ini membuat Basuki membatalkan rancangan anggaran tersebut.

"Buat saya bukan soal serap anggarannya, tapi (serapan) APBD Perubahan 2015 pasti maksimal. Nanti penyusunan APBD 2016 dengan e-musrenbang yang benar dengan harga satuan yang benar dengan sistem rancang bangun, kami akan kebut habis. Jadi enggak masalah serapan APBD 2015 kecil, memang saya potong programnya," tuturnya.