Mendagri Evaluasi 20 Tahun Otsus Papua: APBD Besar Belum Berdampak Signifikan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah evaluasi terkait 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Salah satu poin evaluasi terkait Dana Otsus sebagaimana yang diamanatkan pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dia mengatakan, APBD Papua maupun Papua Barat masuk dalam 10 besar Provinsi dengan APBD tertinggi di Indonesia. Namun belum optimal memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat asli Papua.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah dana otsus masih menduduki porsi terbesar dalam APBD. Untuk Provinsi Papua sebesar 63,79 persen dan Papua Barat sebesar 52,68 persen.

"Total APBD Papua dan Papua Barat yang berada dalam 10 APBD terbesar di Indonesia tapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat asli di Papua," ungkap dia dalam rapat kerja Pansus Otsus Papua, Kamis (17/6).

APBD Papua menempati posisi keenam terbesar di Indonesia. Setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara Papua Barat berada di urutan sembilan. Di urutan tujuh ada Sumatera Utara dan urutan delapan Sulawesi Selatan.

"Namun kita melihat memang indikator-indikator kesejahteraan masyarakat belum optimal. IPM yang masih rendah di beberapa daerah, bahkan beberapa indikator Papua Barat yang lebih baik dari Papua," urai dia.

Mantan Kapolri itu pun mengungkapkan, bahwa sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang masih tinggi. Dalam periode 2013-2019 SILPA Papua sebesar Rp 6,4 triliun. Sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 triliun.

"Besarnya SILPA menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki," ungkap dia.

Selain itu, sejauh ini, laporan penggunaan dana Otsus baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana. Laporan penggunaan dana Otsus, lanjut dia, belum mampu menyajikan informasi terkait seberapa jauh capaian dan seberapa efektif hasil yang dirasakan masyarakat Papua.

"Ini yang perlu untuk dipertajam sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana output dan outcome-nya," tegas Tito.

"Ini juga terkait karena belum ada grand design pemanfaatan dana otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan. Sekaligus baseline dalam pelaksanaan evaluasi," imbuh dia.

Tito melanjutkan, berdasarkan rilis BPK Januari 2021 yang berjudul 'Pendapat BPK Pengelolaan Dana Otsus Pada Provinsi Papua dan Papua Barat', terdapat 1500 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 35 persen atau 527 rekomendasi pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus. Selain itu revisi pasal 34 juga menaikkan besaran dana Otsus 2 persen menjadi 2,25 persen DAU Pusat.

"Intinya di pasal 34 ini kita menghendaki dan mengharapkan keberlanjutan dana otsus karena sangat esensial sangat berpengaruh dalam postur APBD kalau seandainya tidak ada dana otsus di Papua dan Papua Barat," jelas dia.

Namun, indikator-indikator terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan dana harus betul-betul diperhatikan dan dirumuskan dengan baik. "Agar tidak hanya sekedar dikirim atau digunakan tapi juga betul-betul bermanfaat dengan indikator-indikator yang jelas dalam rangka peningkatan semua indikator kesejahteraan masyarakat di Papua," tandas Tito.

Selain pasal 34, pemerintah juga mengusulkan revisi pasal 76. Yang membahas pemekaran wilayah.