Follow
Mendagri Harap Peserta Pilkada Serentak Angkat Isu Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyadari Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 memang menjadi kontroversi. Namun, dia menegaskan, ajang pemilihan kepala daerah ini harus menjadi peluang untuk mengurangi dampak dari Covid-19 tersebut.
"Pilkada ini kita harus ubah tantangan menjadi peluang. Jadi ubah tantangan menjadi peluang. Kita semua bergerak agar isu yang diangkat, isu sentral yang diangkat dalam kontestasi Pilkada, itu isu tentang penanganan Covid. Efektivitas penanganan Covid daerah itu dan penanganan dampak sosial ekonominya," kata Tito, Senin (22/6).
Dia menegaskan, jika isu penanganan Covid-19 ini diangkat, maka isu-isu primordial yang bisa buat konflik masyarakat bisa dicegah.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Bagaimana cara meredam potensi konflik setelah pengumuman hasil Pilpres? 'Ada manfaatnya juga petinggi parpol tidak membuat eskalasi konflik lebih besar. Dan hari ini tidak banyak pernyataan keluar dari elite partai politik yang mengomentari atau membangun opini ketika hari pertama persidangan MK ini,' kata Anto.
-
Kenapa diskusi Jelang Pilkada 2024 di Kulon Progo sangat penting? Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga, terutama perempuan, dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Apa saja tema yang diangkat? Ceramah Islam berbagai tema di bawah ini bisa dicontoh dan dijadikan inspirasi jika Anda ditunjuk mengisi sebuah acara.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
"Kalau itu bisa jadi isu sentral, maka bisa menekan isu-isu yang lain, yang primordial yang kadang-kadang membuat konflik masyarakat," ujar mantan Kapolri ini.
Selain itu, lanjut Tito, jika isu Covid-19 menjadi yang utama, maka calon yang incumbent akan bersungguh-sungguh menangani pandemi tersebut. Sementara calon kepala daerah nonimcumbent akan mencari kelemahan kepala daerah yang tak bisa menangani Covid-19.
"Ini juga menjadi amunisi juga bagi yang non incumbent," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca Selengkapnya
Gibran menegaskan, perbedaan menjadi hal yang lumrah di Indonesia, termasuk perbedaan pilihan pemimpin.
Baca Selengkapnya
Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Menko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Baca Selengkapnya
Polisi gencar mendatangi warga untuk mengajak meredam potensi konflik selama tahapan Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Perlu adanya pernyataan bersama antar-elit politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan persatuan bangsa
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, setiap calon harus diberikan pengertian bahwa setiap pertandingan ada yang menang dan kalah.
Baca Selengkapnya
Polisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca Selengkapnya
Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.
Baca Selengkapnya
Konflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca Selengkapnya
Agar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca Selengkapnya
Tahapan Pilkada 2024 sedang berlangsung. Saat ini tahapan Pilkada masuk pada kampanye. Pencoblosan dilakukan di tanggal 27 November.
Baca Selengkapnya