Follow
Mendagri ikut merasa bersalah saat Bupati Klaten ditangkap KPK
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa bersalah dengan tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap mutasi jabatan. Tjahjo mengaku sedih dan merasa bersalah karena sepanjang 2016 banyak sekali kepala daerah tertangkap tangan KPK.
"Setiap mendengar berita OTT dan dapat surat pemberitahuan dari KPK, Kejaksaan atau kepolisian, saya merasa sedih prihatin dan ikut merasa bersalah. Apapun kepala daerah dan jajaran Kemendagri dari pusat sampai daerah adalah keluarga besar saya termasuk DPRD," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Jumat (30/12).
Tjahjo terus mengingatkan setiap pejabat baik di pusat maupun daerah untuk memahami area rawan korupsi yang pasti mendapatkan pantauan dari masyarakat dan penegak hukum. Namun, diakuinya, banyak pejabat yang nekat berbuat di luar ketentuan dan koridor.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Kenapa OJK serius cegah korupsi? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
OJK ngelakuin apa buat cegah korupsi? Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh pegawai OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas.'OJK menerapkan zero tolerance atas fraud yang dilakukan oleh pegawai OJK. Saya mengajak semua insan OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas di OJK. Mari kita terus bersinergi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia,' kata Sophia.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
"Ini yang selalu saya ingatkan termasuk peringatan buat diri saya sendiri. Saya merasa prihatin walau yang tidak OTT mungkin azas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan sampai keputusan hukum tetap. Tapi kalau OTT pasti proses pemantauan dan penyadapan sudah dilaksanakan sesuai SOP penegak hukum," ujarnya.
Selain mengamankan Bupati Klaten, Sri Hartini terkait kasus suap mutasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan dua pejabat Dinas Pendidikan setempat. Menurut ajudan Bupati Klaten, Tri Nugroho, dua pejabat tersebut ikut dibawa dalam mobil KPK bersama Bupati Sri Hartini.
"Tadi dalam mobil KPK juga ikut diamankan 2 pejabat Dinas Pendidikan, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan Sudirno dan Kabid Dikdas Bambang Teguh," ujar Tri Nugroho.
Sementara itu, berdasarkan informasi di lapangan juga ikut diamankan Kabid Mutasi BKD, Slamet dan satu pejabat lainnya yang belum diketahui namanya. Uang senilai Rp 2 miliar diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, pada Jumat (30/12) pagi, ruang kerja Bupati Sri di gedung Pemkab Klaten Jalan Pemuda Selatan, disegel KPK. Tak hanya ruang dinas bupati, ruang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sartiyasno juga ikut disegel.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca Selengkapnya
Saat mencapai titik Gubernur Jateng, Ganjar mengatakan tagline atau jslogannya adalah bertanya kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca Selengkapnya
Mantan Menko Polhukam Mahfud Md memberi pandangan mengenai kerja KPK. Dia merespons curhatan Mega soal kerja KPK
Baca Selengkapnya
Tito kemudian menyinggung ketika kepala daerah ditangkap korupsi, maka wakilnya akan senang.
Baca Selengkapnya
Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya
Johan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca Selengkapnya
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.
Baca Selengkapnya
Bima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya