Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: Jujur saya akui, waktu habis mengurusi masalah e-KTP ini

Mendagri: Jujur saya akui, waktu habis mengurusi masalah e-KTP ini Mendagri Tjahjo Kumolo di Ombudsman. ©2017 Merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku waktunya habis mengurusi masalah e-KTP atau KTP Elektronik yang saat ini tengah diusut KPK karena ada dugaan korupsi senilai Rp 2,3 triliun. Katanya, bagaimana tidak pusing, karena selama satu setengah tahun ada 68 pejabat Kemendagri dipanggil oleh KPK bolak balik jalani pemeriksaan.

Tidak cuma itu, Tjahjo juga curhat, kurang lebih 40 orang staf dan panitia lelang ikut diperiksa. Belum lagi, KPK mendatangi sejumlah daerah untuk mengecek masalah e-KTP ini.

"Jujur saya akui, waktu habis mengurusi masalah e-KTP ini," ujar Tjahjo Kumolo di depan ratusan peserta Musrembang Provinsi Sulsel yang berlangsung di Grand Clarion Makassar, Senin, (20/3).

Akibatnya, tambah Mendagri, pengambilan keputusan sampai lelang pun juga terlambat, maka lelang e-KTP tahun 2016 itu dihentikan karena Dirjen dan pejabat eselon 2 dan 3 ragu. Karena selisih nilai yang dulu harganya Rp 4.700 dimark up jadi Rp 16.000. Berangkat dari pengalaman itu, kata Tjahjo, saat ini pihaknya bersikap hati-hati.

Namun saat ini, kata Tjahjo lagi, pihaknya berharap April mendatang tendernya sudah selesai. Dirinya merasa ada keberanian karena melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan KPK. Selain itu juga karena mengedepankan transparansi.

"Mungkin dengan e-catalogue, tidak ada mark up dan semua selesai. Mudah-mudahan April kami teken. Itu mudah-mudahan yah," tandasnya.

Mengenai perkembangan perekaman datanya sendiri, kata Tjahjo, meskipun proyek e-KTP ini ada proses hukum, tapi pencapaian targetnya selama 2,5 tahun dalam kepimimpinan Presiden Joko Widodo, progress report nya jelas. Sudah mencapai 96,4 persen warga negara Indonesia yang merekam.

Memang masih 4,5 juta blankonya habis. Dan di antaranya ada 3,2 juta data ganda termasuk yang belum mereka. Dari dasar itu, jika April sudah teken kontrak, semua akan selesai terekam.

Sejumlah nama besar terseret dalam skandal korupsi e-KTP ini. Di antaranya, Ketum Golkar Setya Novanto, Politikus Golkar Melchias Marcus Mekeng, Bendum PDIP yang juga Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Menkum HAM Yasonna Laoly dan belasan mantan anggota Komisi II DPR lainnya. Namun dalam kesempatan klarifikasinya, mereka membantah kecipratan duit panas tersebut.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mantan Anggota DPR MSH Dipanggil KPK terkait Korupsi E-KTP
Mantan Anggota DPR MSH Dipanggil KPK terkait Korupsi E-KTP

KPK memanggil eks Anggota DPR RI MSH untuk diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi E-KTP.

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain

Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.

Baca Selengkapnya
Usai Periksa Hasto, KPK Panggil Politikus PDIP Terkait Dugaan Korupsi DJKA
Usai Periksa Hasto, KPK Panggil Politikus PDIP Terkait Dugaan Korupsi DJKA

Pemanggilan tersebut dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya
KPK Jerat 89 Tersangka dan 6 Kasus TPPU Sepanjang Januari-Juni 2023
KPK Jerat 89 Tersangka dan 6 Kasus TPPU Sepanjang Januari-Juni 2023

KPK telah menjerat 89 tersangka kasus korupsi, sepanjang semester satu tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Nawawi Pamer KPK Tangani 597 Kasus Sejak 2020, Aset Dikembalikan ke Negara Rp2 Triliun
Nawawi Pamer KPK Tangani 597 Kasus Sejak 2020, Aset Dikembalikan ke Negara Rp2 Triliun

Hal tersebut dipaparkan Nawawi saat puncak Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) digelar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Baca Selengkapnya
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah

Adapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Opung Tumpak Heran KPK Puluhan Tahun Tapi RI Masih Banyak Korupsi: Apa yang Salah Negeri Ini?
VIDEO: Opung Tumpak Heran KPK Puluhan Tahun Tapi RI Masih Banyak Korupsi: Apa yang Salah Negeri Ini?

Tumpak Hatorangan menilai kasus korupsi masih terus ada di Indonesia. Padahal KPK sudah berdiri lebih dari 20 tahun

Baca Selengkapnya
Kejagung Belum Periksa lagi Saksi Kasus Korupsi Timah, Ini Alasannya
Kejagung Belum Periksa lagi Saksi Kasus Korupsi Timah, Ini Alasannya

Kasus korupsi tata niaga timah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Geledah Kantor ESDM, Ini Barang-Barang yang Disita
Bareskrim Polri Geledah Kantor ESDM, Ini Barang-Barang yang Disita

Arief menyebut ada 2 lokasi dari 1 tempat yang sama digeledah dan baru selesai tadi malam

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi

Hal itu berdasarkan laporannya sejak Januari hingga Juni 2024

Baca Selengkapnya
Siapa yang Bayar Kerugian Negara Rp300 Triliun Akibat Korupsi Timah? Ini Jawaban Tegas Kejagung
Siapa yang Bayar Kerugian Negara Rp300 Triliun Akibat Korupsi Timah? Ini Jawaban Tegas Kejagung

Kerugian negara akibat korupsi timah ditaksir mencapai Rp300 Triliun

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya