Mendagri: Kalau ada kepala daerah selewengkan dana BPJS, tangkap saja
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti kepala daerah, cermat dalam penggunaan anggaran dan tidak korupsi. Tjahjo meminta aparat penegak hukum, tak segan menangkap kepala daerah, yang nekat menyelewengkan dana BPJS.
Usai melantik Restuardy Daud sebagai Pj Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda pagi tadi, Tjahjo mengingatkan banyak hal, terkait perencanaan anggaran kepala daerah dan DPRD.
"Tolong penggunaan anggaran, berhati-hati. Termasuk, saya sendiri. Berkaitan dengan penggunaan, dan perencanaan anggaran," kata Tjahjo, Sabtu (22/9).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Kapolda Jateng menanggapi kasus Sukolilo? 'Salah satu penegak hukum adalah Polisi, Polri adalah representasi negara di masyarakat, Kita ndak boleh main hakim sendiri. Kita (masyarakat) tidak boleh bertindak seperti Polisi. Kalau ada permasalahan lapor polisi,' tegasnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
Tjahjo mengingatkan, komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah dalam penyusunan anggaran, sudah semestinya, disesuaikan dengan kebutuhan. "Hati-hati masalah perencanaan anggaran ini," ujar Tjahjo.
Tjahjo pun, mengingatkan item penggunaan anggaran lainnya, bagi pemerintahan di daerah. "Masalah dana hibah dan dana bansos. Harus fokus, terarah, jangan fiktif, jangan mark up. Juga mekanisme pembelian barang dan jasa," tegasnya.
"Pun juga soal retribusi dan pajak. Termasuk, mohon, kalau ada kepala daerah, pejabat daerah yang menyimpan, menggelapkan dana BPJS, Pak Kajati, tangkap saja. Sudah ada, MoU antara saya dengan BPJS, kepolisian dan kejaksaan," ungkap Tjahjo.
Tjahjo kembali menegaskan, masyarakat saat ini, sangat memerlukan bantuan kesehatan. "Tapi anggaran BPJS, disimpan oknum-oknum di daerah, dipergunakan. Itu tidak baik. Yang menyangkut kesehatan (pelanggaran), harus kita lawan," demikian Tjahjo.
Pernyataan Tjahjo, bukan tanpa alasan. Dalam kesempatan yang sama hari ini, dia juga menyebut hampir 256 kepala daerah, belum termasuk SKPD dan anggota DPR/DPRD, terjaring operasi tangkap tangan KPK.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tito kemudian menyinggung ketika kepala daerah ditangkap korupsi, maka wakilnya akan senang.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto memastikan bakal menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo bakal menindak kepala daerah yang korupsi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaKomarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca SelengkapnyaSaat mencapai titik Gubernur Jateng, Ganjar mengatakan tagline atau jslogannya adalah bertanya kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPrabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.
Baca SelengkapnyaPj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian mewanti-wanti kepala daerah dan Pj kepala daerah yang aktif bermain judi online.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya