Follow
Mendagri kebut penyusunan draf revisi UU Pilkada
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menyerahkan rancangan (draf) revisi Undang-undang Pilkada ke DPR pada akhir Februari 2016. Revisi ini dikabarkan berisi sebelas poin.
"Saat ini sedang harmonisasi dengan Menkum HAM. Mudah-mudahan akhir bulan Februari sudah selesai, segera kami kirim, perlu waktu setidaknya sebulan untuk dibahas karena sebelumnya komisi II juga akan mengundang KPU dan Bawaslu karena Agustus 2016 harus selesai total," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (23/2).
Tjahjo menjelaskan, revisi undang-undang harus secepatnya dilakukan mengingat pelaksanaan Pilkada serentak periode kedua akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Selain itu, poin revisi tersebut mengenai jumlah dukungan partai dan ketentuan calon tunggal.
-
Apa perubahan UU Pemilu terbaru? Salah satu perubahan yang tercantum pada Undang Undang Pemilu terbaru ini adalah Pasal 10A yang mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi-provinsi baru.
-
Apa usulan Kerto Pengalasan? Punya Usulan Nyentrik Setelah menyerahkan diri kepada pihak lawan, Kerto Pengalasan diperlakukan sebagai teman oleh Belanda. Saat itu ia menawarkan perundingan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro.
-
Mengapa UU Pemilu terbaru diterbitkan? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
-
Bagaimana UU Pemilu terbaru diubah? Undang Undang Pemilu tersebut terbit pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang Undang yang lebih adaptif.
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
"Pendanaan kampanye juga akan dibahas dalam revisi Undang-undang Pilkada. Lebih kurang 12 hingga 15 poin (akan direvisi), menyangkut tahapan-tahapan, menyangkut anggota DPR, DPD, DPRD serta PNS apakah harus mundur atau tidak ada yang pro kontra," tambah dia.
Mengenai dana kampanye akan diserahkan kepada daerah untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan seperti properti, spanduk dan perlengkapan lain. Hal ini sejalan dengan keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta dana kampanye diserahkan kepada calon kepala daerah untuk mengelola dengan alasan, KPU terseok-seok dengan tugas utama ketika dana kampanye ikut menjadi tanggung jawab KPU.
"Ada opsi B-nya tapi kan, harus kami konsultasikan dulu ke Menkeu, ada dananya atau tidak. Undang-undang kan, diserahkan ke daerah," ucapnya.
Lebih lanjut, jelas mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP ini diharapkan tidak ada lagi calon tunggal yang diajukan di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.
"Soal dukungan partai, maksimal separuh lah, biar ada dua pasang kalau semua sudah diborong nanti harus MK lagi. Mudah-mudahan juga konflik Golkar dan PPP selesai," tuntasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.
Baca Selengkapnya
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca Selengkapnya
Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Setidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.
Baca Selengkapnya
Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya