Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: Keluhan utama kepala desa soal mekanisme laporan dana desa

Mendagri: Keluhan utama kepala desa soal mekanisme laporan dana desa Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jatim Soekarwo di Balai Kota Malang. ©2018 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengumpulkan para aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa di Kota Malang, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka acara bertajuk Sarasehan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di GOR Ken Arok Kota Malang, Rabu (1/8).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, acara tersebut merupakan rangkaian dari sebelumnya yang sudah digelar di Yogyakarta, Jakarta dan Sumatera. Khusus di Kota Malang untuk wilayah Jawa Timur dan Wilayah Timur.

"Insya Allah bapak Presiden akan hadir," tegas Tjahjo Kumolo usai inspeksi mendadak di Balaikota Malang, Selasa (31/7).

Orang lain juga bertanya?

Tjahjo mengatakan, tujuan sarasehan untuk penguatan kapasitas para aparatur desa. Salah satu di antaranya dalam pengelolaan dana desa. Sehingga penggunaannya bisa optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Supaya memahami tata cara menyusun perencanaan pembangunan desa, menyusun laporan pertanggungjawaban desa. Bagaimana menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di desa, kemudian fokus kerjanya. Dengan kumpulnya semua kepala desa kan bisa saling komunikasi, walaupun sehari dua hari kan ada komunikasi," jelasnya.

Tjahjo menyadari, selama ini para kepala desa mengeluhkan mekanisme pelaporan dana desa yang dianggap rumit. Sehingga mereka kesulitan untuk menjalankan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan.

"Keluhan yang paling utama adalah mekanisme laporan dana desa. Laporan keuangan, mintanya lebih praktis dan lebih ringkas. Arahan Bapak Presiden, yang penting lebih fokus, yang di desa itu musyawarahnya bagaimana, kemudian kedua diswadayakan masyarakat, jangan diborongkan tetapi melibatkan masyarakat," katanya.

Ditegaskan Tjahjo, sarasehan khusus terkait bantuan desa dari pemerintah, baik bantuan pemerintah APBD Propinsi, APBD Tingkat II. Sehingga pemerintah desa dapat menserasikan, mengoptimalkan dan memfokuskan.

"Hanya untuk menyamakan persepsi saja, kemudian nanti akan ada pengarahan dari Bapak Presiden," tegasnya.

Tjahjo yang didampingi Gubernur Jawa Timur, berada di Kota Malang dalam rangka menyiapkan kunjungan tersebut. Keduanya bersama rombongan menyempatkan diri menemui pelaksana tugas (Plt) yang juga walikota terpilih Kota Malang.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar

Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah

Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.

Baca Selengkapnya
Bahas Transformasi Desa, Kongres Desa Dorong Masyarakat Berdaulat Menuju Indonesia Emas
Bahas Transformasi Desa, Kongres Desa Dorong Masyarakat Berdaulat Menuju Indonesia Emas

Aria berharap Kongres Desa ini menjadi pemantik bagi semua stakeholder untuk sama-sama memajukan desa.

Baca Selengkapnya
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi

Dampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.

Baca Selengkapnya
Buntut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa, Polda Jateng Periksa 13 Orang
Buntut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa, Polda Jateng Periksa 13 Orang

"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio

Baca Selengkapnya
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati

Bupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Latih 172 Ribu Aparatur Mencegah Praktik Korupsi di Desa
Kemendagri Latih 172 Ribu Aparatur Mencegah Praktik Korupsi di Desa

Dengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Baca Selengkapnya
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa

Karmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.

Baca Selengkapnya
Bukan Kasta Terendah, Pemerintah Desa Garda Terdepan Pelayanan Masyarakat
Bukan Kasta Terendah, Pemerintah Desa Garda Terdepan Pelayanan Masyarakat

La Ode menerangkan bahwa sebagai pengampu desa harus bersyukur atas tanggung jawab besar ini.

Baca Selengkapnya
Ganjar Buka Rakernas PAPDESI: Saya Titip Makmurkan Desa dan Warganya
Ganjar Buka Rakernas PAPDESI: Saya Titip Makmurkan Desa dan Warganya

Ganjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).

Baca Selengkapnya