Mendagri Klaim Kepatuhan Prokes Masyarakat saat Pilkada Capai 96 Persen
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes) pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 relatif tinggi. Dia merinci tingkat kepatuhan prokes dalam Pilkada sekitar 89-96 persen.
"Kita lihat juga dari sisi penularan Covid, data dari Kasatgas Covid, saya kira patut kita pegang reliable, data dukungan juga jelas di semua daerah, kepatuhan pada protokol Covid pada saat pemungutan suara itu adalah berkisar 89-96 persen, artinya relatif cukup dapat dipatuhi dengan baik," kata Tito dalam keterangan pers, Selasa (15/12).
Dia mengklaim dari hasil tersebut menunjukkan Pilkada mampu menjawab keraguan terkait ketakutan berbagai pihak terkait Pilkada yang menjadi klaster baru penularan Covid. Tidak hanya itu dia juga menjelaskan daerah yang menyelenggarakan Pilkada data kasusnya pun menurun.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa Pilkada 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
-
Bagaimana Komdigi jamin informasi Pilkada akurat? Untuk menciptakan suasana Pilkada yang damai dan kondusif, Kementerian Komdigi berupaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat.
"Kita juga melihat data daerah yang pilkada dan non-pilkada, itu juga tidak jauh berbeda, artinya tidak terjadi lonjakan (kasus) di daerah Pilkada, justru di daerah Pilkada banyak daerah yang data merahnya menurun," ungkap Tito.
Dia menilai penyelenggaraan Pilkada tak akan menjadi media penularan Covid. Terlebih kata dia dengan ditunjang tingkat kepatuhan masyarakat dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Ada pilkada atau tidak, bukan menjadi faktor utama penularan Covid-19, faktornya ada pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan," kata Tito.
Selain tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dia juga menyoroti pelaksanaan Pilkada yang berlangsung aman sehingga tak ada gangguan konvensional yang signifikan.
"Saya memberikan apresiasi kepada Ketua KPU dan jajaran KPU yang telah membuat terobosan baru ini karena dengan diatur jam seperti gaya rumah sakit, dokter, ada appointment itu membuat kerumunan tidak terjadi dan kemudian ketegasan dari aparat baik POLRI, TNI, Satpol PP, Linmas ini," ungkap Tito.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
Baca SelengkapnyaIa menyatakan bersyukur dan berterima kasih karena sebagian besar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi mengungkapkan, meski tahapan Pilkada telah memasuki pemungutan suara, pihaknya terus bergerak melakukan pengamanan.
Baca SelengkapnyaDirektur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
Baca SelengkapnyaKPU menegaskan meski hitung cepat sudah tersedia, keputusan resmi tetap berada di KPU
Baca SelengkapnyaHasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.
Baca SelengkapnyaKPU RI membeberkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya 68 persen.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan hal biasa apabila nantinya ada pihak yang tak puas dan menggugat hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaJika sebelumnya begitu kencang hembusan politik identitas, sekarang isunya bergeser menjadi oligarki dan dinasti politik.
Baca SelengkapnyaKerja sama yang solid antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Baca Selengkapnya