Mendagri lantik Soedarmo sebagai Pjs Gubernur Papua

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik beberapa pejabat Eselon I Kemendagri. Salah satunya ialah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo sebagai Pjs Gubernur Papua dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Jenderal Kemendagri dan Pengukuhan Pjs Gubernur Papua serta Penyerahan Surat Keputusan Plt Sekretaris BNPP dan Plt Sahmen di Gedung Sasana Bhakti Kemendagri, Jakarta, Senin (26/2).

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, sangat berterima kasih kepada Mendagri karena sudah memberi penunjukan Pjs Papua atas kekosongan jabatan selama masa cuti kampanye. Masyarakat Papua mendukung penuh Mendagri dalam penunjukan ini agar terciptanya suasana yang kondusif dan demokratis.

Lukas melanjutkan, agar Soedarmo bisa membuat Papua lebih maju dan memberi manfaat kepada masyarakat Papua yang siap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tjahjo memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada 10 orang staf Kemendagri yang sudah memasuki masa purna tugas. "Kemendagri memiliki 2200 orang pegawai yang di mana setiap pegawai yang sudah memasuki masa purna tugas harus di acarakan, diberikan piagam kemudian taspen nya harus jelas," kata Tjahjo dalam sambutan pelantikan tersebut.

Tjahjo Kumolo menyampaikan selamat kepada Hadi Prabowo yang dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kemendagri yang mana dulu sukses mengurusi masalah-masalah perbatasan dengan mendirikan PLBN di tiap-tiap titik perbatasan.

"Perbatasan merupakan wajah kita, secara pembangunan fisik sudah selesai hanya perlu perbaikan dan peningkatan di beberapa sektor dan semua harus diselesaikan dengan baik," tegas Tjahjo.

Mendagri mengingatkan kepada Soedarmo agar pentingnya berkoordinasi kepada semua elemen dan pihak yang terkait agar semua berjalan dengan aman, tertib dan demokratis pada saat Gubernur Papua Lukas Enembe menjalani masa cuti kampanye sampai April nanti.

Tjahjo berharap agar Pilkada serentak ini bisa sukses dan lancar dan meminta seluruh masyarakat agar proaktif melawan segala jenis politik uang, melawan ujaran kebencian serta fitnah dan SARA serta melaporkannya kepada kepolisian sebagai pihak yang berwenang.

"Keadilan harus ditegakkan, sekecil apapun gelagat yang akan merusak kebhinekaan harus berani menentukan siapa kawan dan siapa lawan," tegas Tjahjo.

"Silakan mengkritik tetapi jangan menghujat dan menghina, buat kritik yang bagus kritik yang membangun agar Pemerintah bisa berevaluasi dan menjadi perubahan yang lebih baik ke depannya," tutupnya. (mdk/hhw)