Mendagri minta DPR percepat uji kelayakan komisioner KPU-Bawaslu
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap DPR dapat segera mungkin melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mengingat masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu lama akan habis pada 12 April mendatang.
Tjahjo mengatakan, pemerintah setidaknya membutuhkan waktu dua hari dari masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu habis karena harus mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) dan proses pelantikan.
"Kami mengharapkan jadwal fit and proper test DPR dan kemudian keputusannya disampaikan kepada Presiden. Pemerintah terima melalui Mensesneg sebelum tanggal 12 april, pemerintah mengharapkan selesai tanggal 10 (April)" kata Tjahjo saat dihubungi, Kamis (23/3).
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Apa yang akan dilakukan KPU setelah penetapan Capres-Cawapres? 'Iya, untuk penetapan peserta pemilu presiden, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilaksankan sesuai jadwal yaitu tanggal 13 November 2023.' Hasyim menjelaskan, setelah nantinya pasangan Bacapres-Bacawapres resmi ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Bagaimana KPU menentukan tanggal pemungutan suara? Kewenangan KPU dalam menentukan tanggal pemungutan suara Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yang memberikan KPU wewenang untuk menentukan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
-
Kapan masa kerja PKD Pilkada 2024 dimulai? Masa kerja PKD Pilkada 2024 ini dimulai sejak pelantikan dan berlangsung hingga semua tahapan Pemilu 2024 selesai.
-
Mengapa PDIP akan menunggu penghitungan KPU sebelum menentukan sikap? Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,' imbuh Hasto.
Tjahjo menjelaskan telah mendapatkan informasi bahwa Komisi II DPR telah melakukan konsolidasi internal untuk menetapkan jadwal uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner KPU dan Bawaslu.
Dia berharap jadwal uji kepatutan dan kelayakan sebisa mungkin harus dilaksanakan kurang lebih satu minggu dari 12 April. Sehingga, dapat dibawa ke paripurna dan dikirim ke Presiden.
Maka, Presiden Joko Widodo tak perlu menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memperpanjang masa jabatan KPU dan Bawaslu yang lama apabila DPR molor dalam menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan.
"Harus ada pelantikan kembali Anggota Komisioner KPU-Bawaslu," kata Tjahjo.
Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPU dan Bawaslu ke Presiden Joko Widodo pada (1/2).
Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Saldi Isra menjelaskan nama yang diserahkan ke Presiden Jokowi tersebut terdiri dari 14 calon pimpinan KPU dan 10 nama calon untuk pimpinan Bawaslu.
Dari 14 nama calon pimpinan KPU nantinya akan disaring oleh DPR menjadi 7 calon komisioner periode 2017-2022. Sementara, untuk pimpinan Bawaslu akan dipilih menjadi 5 calon komisioner.
Berikut 14 nama calon pimpinan KPU;
1 Amus Atkana asal Papua Barat
2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi asal Bali
3. Ilham Saputra asal Aceh
4. Evi Novida Ginting Manik asal Sumatera Utara
5. Ferry Kurnia Rizkiansyah asal Jakarta
6. Ida Budhiati asal Jawa Tengah
7. Wahyu Setiawan asal Jawa Tengah
8. Sri Budi Ekowardani asal Banten
9. Pramono Ubaid Thantowi asal Banten
10. Yessi Y Momongan asal Sulawesi Utara
11. Hasyim Asy'ari asal Jawa Tengah
12. Arief Budiman asal Jakarta
13. Viryan asal Kalimantan Barat
14. Sigit Pamungkas asal DI Yogyakarta
Berikut 10 nama calon pimpinan Bawaslu;
1. Ratna Dewi Petalolo asal Sulawesi Tengah
2. Mohammad Najib asal DI Yogyakarta
3. Abhan asal Jawa Tengah
4. Sri Wahyu Araningsih asal Jawa Tengah
5. Fritz Edward Siregar asal Jakarta
6. Syafrida Rachmawati Rasahan asal Sumatera Utara
7. Mochammad Afifudin asal Banten
8. Herwyn Jefler Hielsa Malonda asal Sulawesi Utara
9. Abdullah asal Jawa Barat
10. Rahmat Bagja asal Jakarta
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaDPR RI telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama empat hari tersebut.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah terkait jadwal pendaftaran capres dan cawapres, di DPR.
Baca Selengkapnyaelain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca SelengkapnyaDalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan sejumlah pertimbangan maka muncul alternatif memajukan tanggal pendaftaran calon.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaSeluruh berkas pendaftaran per hari Minggu (8/9) pukul 15.00 WIB telah dikirimkan ke sekretariat KPU Jateng.
Baca SelengkapnyaKPU RI juga menyampaikan perihal perkembangan tahapan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi enggan berkomentar banyak soal pendaftaran capres dan cawapres dimajukan.
Baca Selengkapnya