Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri Minta Gubernur Papua Tidak Gunakan Kata Lockdown dalam Pembatasan Masyarakat

Mendagri Minta Gubernur Papua Tidak Gunakan Kata Lockdown dalam Pembatasan Masyarakat Mendagri Tito Karrnavian Saat Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Timur dan Bali. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe agar tidak menggunakan bahasa lockdown terkait aturan pembatasan aktivitas masyarakat. Hal tersebut seiring dengan Lukas meminta masyarakat agar dapat melakukan persiapan dan mengantisipasi surat edaran gubernur yang akan datang, terkait rencana menutup akses keluar masuk atau lockdown dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di wilayah setempat.

"Ini saya sudah komunikasikan ke Pak Gubernur jadi kita gunakan istilah PPKM level 4 level 3, bukan istilah lockdown. Kalau lockdown nanti masyarakat jadi bingung. Belum tentu seluruh masyarakat memahami arti lockdown," kata Tito dalam konferensi pers di chanel Youtube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).

Dia pun sudah memberitahu kepada Lukas agar menerapkan Instruksi Mendagri Nomor 25 untuk level 4 di luar Jawa-Bali ada 3 daerah yang termasuk level 4, yaitu Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Mimika, dan kemudian Kabupaten Merauke. Hal tersebut kata dia dapat diterapkan substansinya dengan level 4 daerah lain.

Orang lain juga bertanya?

"Artinya, pembatasan kegiatan masyarakat yang sangat ketat. Kemudian ada sejumlah juga yang masuk dalam level 3, termasuk Kabupaten Jayapura yang nantinya akan jadi venue untuk PON juga," jelasnya.

Selanjutnya untuk PPKM level 4,3,2, kata dia, sudah jelas aturan dan sektor mana saja yang sudah dibatasi. Dia pun meminta agar Lukas untuk melaksanakan rapat Forkopimda hari ini, menindaklanjuti ini, berlaku sampai tanggal 2 Agustus sehingga nantinya akan dievalusi kembali.

Tito pun berharap dengan adanya penerapan tersebut dapat terjadi penurunan kasus di Papua seperti harapan Lukas dan masyarakat di sana.

"Kemudian BOR juga makin menurun, makin longgar sehingga dengan demikian nanti kalau memang belum, ya kita akan masuk level 4 lagi untuk berikutnya untuk beberapa wilayah Papua tadi, Jayapura, Mimika, Merauke. Kalau seandainya indikatornya baik, tentu bisa kita turunkan levelnya nantinya," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Baca Selengkapnya
Menkominfo Janji Proyek BTS 4G Rampung 2024, Jokowi: Saya Catat!
Menkominfo Janji Proyek BTS 4G Rampung 2024, Jokowi: Saya Catat!

janjinya tahun depan semester 1. Jangan siap-siap lho, saya catat bener lho," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Menteri Transmigrasi: Tidak Ada Perpindahan Penduduk ke Papua
Menteri Transmigrasi: Tidak Ada Perpindahan Penduduk ke Papua

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program perpindahan penduduk dari luar wilayah Papua ke wilayah Papua.

Baca Selengkapnya
Daftar 12 Wilayah Rawan Konflik Saat Pemilu di Papua
Daftar 12 Wilayah Rawan Konflik Saat Pemilu di Papua

Temuan 12 daerah rawan konflik ini berdasarkan hasil pemetaan Polda Papua.

Baca Selengkapnya
Bertemu Jokowi, Majelis Rakyat Papua Usulkan Pemekaran Wilayah Mimika
Bertemu Jokowi, Majelis Rakyat Papua Usulkan Pemekaran Wilayah Mimika

Agustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya
13 Wilayah di Papua Rawan Jelang Pemilu 2024 & 5 di Antaranya Daerah Zona 'Merah'
13 Wilayah di Papua Rawan Jelang Pemilu 2024 & 5 di Antaranya Daerah Zona 'Merah'

Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.

Baca Selengkapnya
Rekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan
Rekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan

Bawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.

Baca Selengkapnya
Pemkab Kukar Tegaskan Komitmen Kelola Wilayah Desa yang Tidak Masuk IKN
Pemkab Kukar Tegaskan Komitmen Kelola Wilayah Desa yang Tidak Masuk IKN

Wilayah seperti Kelurahan Jawa di Kecamatan Sangasanga, serta Kelurahan Muara Kembang dan Tama Pole di Kecamatan Muara Jawa, tidak termasuk IKN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Tegaskan, Masalah Konflik Papua Jangan Dibesar-besarkan
VIDEO: Presiden Jokowi Tegaskan, Masalah Konflik Papua Jangan Dibesar-besarkan

Jokowi juga meminta, agar semua pihak tidak membesar-besarkan hal-hal negatif tentang Papua.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Soal Ricuh Iring-iringan Jenazah Lukas Enembe: Kita Lepas dengan Doa yang Baik
Moeldoko Soal Ricuh Iring-iringan Jenazah Lukas Enembe: Kita Lepas dengan Doa yang Baik

Moeldoko mengajak semua masyarakat untuk sama-sama mendoakan Lukas Enembe

Baca Selengkapnya