Mendagri Minta Kepala Daerah Awasi Penggunaan Dana Kelurahan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah mengawasi dana kelurahan yang akan dialokasikan Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengawasan dilakukan dengan cara memonitoring penyelenggaraan kegiatan di tingkat kepala daerah.

"Jadi peran kepala daerah untuk bisa melakukan pembinaan bisa dilakukan melalui fasilitas, konsultasi, Diklat. Sedangkan pengawasan juga perlu dengan cara monitoring, evaluasi maupun pemeriksaan," kata Tjahjo Kumolo dalam Rapat Kerja Nasional XIV tahun 2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Po Hotel Semarang, Rabu (3/7).

Dia menyebut berdasarkan Alokasi Pagu Anggaran 2019, dana kelurahan masuk dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran kelurahan tersebut dialokasikan sebesar Rp 3 triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota.

"Alokasi dana yang besar itu bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga, Tjahjo meminta Wali Kota se Indonesia untuk beri dukungan Pemerintah Pusat adanya alokasi pendanaan melalui APBN.

"Jadi kami minta para Wali Kota lakukan penguatan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah. Tujuannya untuk mendukung Profesionalitas Aparatur dan Kemandirian Daerah, dalam hal ini Dana Kelurahan untuk Penguatan Pemerintah Daerah," ungkapnya.

Diketahui bahwa negara Indonesia terdapat 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.201 kecamatan dan 8 .479 kelurahan serta 74.957 desa di seluruh Indonesia.

"Maka dari itu, menjadi perhatian Pemerintah juga besar terhadap penyelenggaraan Pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan," tutup Tjahjo Kumolo.