Follow
Mendagri minta kepala daerah batalkan 3.226 Perda hambat investasi
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri menyebut ada sekitar 3.226 Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi. Ribuan Perda tersebut diduga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto menuturkan, Mendagri telah membuat sebuah instruksi ke gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera menyampaikan perda-perda yang dianggap bertentangan.
"Sudah ditindak lanjuti oleh Mendagri dan sudah dibuat instruksi ke gubernur, bupati, wali kota untuk segera menyampaikan perda-perda yang dianggap bertentangan. Kita sudah surati untuk dibatalkan, oleh gubernur dan provinsi untuk diajukan ke kemendagri agar bisa dibatalkan oleh kemendagri. Mudah-mudahan bulan Juni sudah selesai," tutur Sigit kepada awak media di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/6).
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Kemendagri mendorong Pemda rencanakan gerakan menanam? Tomsi menegaskan, gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan.
-
Kenapa Kemendagri minta Pemda rencanakan gerakan menanam? Upaya ini dibutuhkan Pemda untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
Dia pun menceritakan bahwa presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sempat memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk segera membatalkan kurang lebih 3000 perda yang dianggap telah menghambat birokrasi dan investasi.
"Janji Jokowi telah perintahkan Mendagri untuk segera membatalkan kurang lebih 3000 Perda yang dianggap menghambat birokrasi dan investasi," terangnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Satgas dapat memutuskan pencabutan izin usaha tambang dengan rekomendasi yang telah disepakati.
Baca Selengkapnya
Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil cabut 2.051 Izin Usaha Tambang (IUP) dan bongkar trik nakal pengusaha tambang.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Indrawati menceritakan ide memberikan insentif fiskal tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Baca Selengkapnya
Tito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca Selengkapnya
42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Upaya ini dibutuhkan Pemda untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca Selengkapnya
Di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.
Baca Selengkapnya
Ia mengingatkan kepala daerah agar mampu melayani masyarakat dengan baik dan mempermudah sejumlah peraturan.
Baca Selengkapnya
Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) menggali potensi wilayahnya masing-masing dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Baca Selengkapnya
Surat terkait kebijakan ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya