Mendagri minta KPU dan Bawaslu petakan daerah rawan konflik Pilkada

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memetakan sejumlah wilayah rawan konflik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang. Tjahjo menginginkan hasil Pilkada Tolikara menjadi evaluasi KPU dan Bawaslu mempersiapkan Pilkada Serentak, mendatang.

"Apapun kasus Tolikara akan menjadi catatan kita semuanya. Tidak hanya pemerintah tapi juga kepolisian, KPU, Bawaslu untuk mengantisipasi Pilkada tahun depan dan memetakan mana-mana daerah-daerah yang berpotensi kerusuhan," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Tjahjo mengatakan, pihaknya tak bisa menahan keputusan MK. Sebab, ujar Tjahjo, pemerintahan harus jalan karena itu pihaknya mengeluarkan SK pengangkatan kepala daerah terpilih.

"Bagi yang kalah, enggak puas ya silakan ada banyak proses tapi apapun pemerintahan harus jalan. Dasarnya sudah ada sebagaimana ketentuan UU termasuk keputusan MK yang final mengikat," paparnya.

Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah sepakat melakukan sosialisasi dini untuk antisipasi kejadian tak diinginkan menjelang Pilkada 2018 mendatang. Sebab, Tjahjo menilai kesuksesan penyelenggaraan Pilkada dapat diukur dari tingkat partisipasi pemilih, tak ada politik uang, bebas kampanye hitam dengan ujaran kebencian serta SARA.

"Harus ada adu program, adu konsep, adu gagasan, dan terjaminnya stabilitas keamanan," ujarnya.

Seperti diketahui, pendukung Jhon Tabo dan Barnabas Weya, calon bupati dan wakil bupati Tolikara merangsek dan merusak sejumlah fasilitas di Kemendagri pada Rabu (8/10) sore lalu. Mereka menuntut Kemendagri membatalkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Jhon Tabo dan Barnabas Weya kalah dari pasangan Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo.

Dalam sidang gugatan yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat memutuskan pemenang Pilkada di Tolikara, pasangan Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo. Berdasarkan putusan MK total suara dari 28 distrik untuk pasangan nomor urut satu itu yakni 116.259 suara. Sedangkan, pasangan Jhon dan Barnabas memperoleh 86.679 suara. Lantaran tak puas pendukung Jhon Tabo dan Barnabas Weya melakukan demonstrasi hingga terjadi kerusuhan pada awal Oktober lalu.