Follow
Mendagri minta para pegawai percepat perizinan, hitungan jam harus selesai
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada para pegawainya agar melayani masyarakat dalam hitungan jam untuk mengurus administrasi KTP, kartu keluarga (KK), maupun akta kelahiran. Hal tersebut kata Tjahjo adalah bentuk dari pesan Presiden Joko Widodo untuk terus melayani masyarakat dengan baik.
"Arahan dari Bapak Presiden mempercepat perizinan sudah keluar Kemendagri, Provinsi termasuk e-KTP, KK, akta lahir yang satu jam selesai. Maka seluruh perizinan jangan ada hitungan hari," kata Tjahjo saat jadi pembina upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110 di Lapangan Kemendagri, Jl Merdeka Utara, Senin (21/5).
Dia juga menegaskan agar para pegawai Kemendagri untuk menghindari KKN. Serta tidak melakukan jual beli jabatan. Tidak hanya itu dia juga meminta agar Dirjen dan badan lainnya harus bersinergi untuk memperbaiki layanan layanan masyarakat.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Bagaimana Kemendag menjamin kelancaran distribusi? 'Dengan akses jalan yang baik, maka kegiatan produksi dan alur distribusi dapat berjalan tepat waktudan sesuai target,' jelasnya.
"Ini ditekankan lagi untuk bisa bersinergi antar Dirjen dan badan lain. Untuk melakukan pelayanan lebih baik," kata Tjahjo.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya
Menag Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus dan tegas kepada jajarannya terkait upaya membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi.
Baca Selengkapnya
Mentan meminta agar panitia pengadaan untuk bekerja maksimal dengan menjaga integritas dan melayani dengan sepenuh hati.
Baca Selengkapnya
Menaker Ida juga mengingatkan kepada semua pegawai, khususnya para Pejabat Tinggi Kemnaker agar bersama-sama dapat memberikan dedikasi yang terbaik.
Baca Selengkapnya
Sekjen Anwar Sanusi melantik dan mengambil sumpah 16 Pejabat Fungsional di Kemnaker.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya
Sidang berjalan cukup lama hingga memakan waktu 2,5 jam.
Baca Selengkapnya
AHY pun mengingatkan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pekerjaan Kementerian ATR/BPN.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya