Follow
Mendagri Minta Pemda Mempercepat Validasi Data Penerima Bansos
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat data penerima bantuan sosial (bansos) akibat pandemi Covid-19. Dia menjelaskan hal tersebut bertujuan untuk pendistribusian dana bantuan lebih mudah disalurkan.
"Kami minta rekan-rekan kepala daerah untuk laksanakan validasi data. Ini persoalan karena data yang ada di tingkat pusat ini berlaku secara bottom up. Jadi data yang berasal dari bawah, dari desa ke kelurahan, naik ke kecamatan, naik ke tingkat 2 kab kota provinsi baru naik ke tingkat pusat dalam proses ini tentu butuh koordinasi cepat," kata Tito dalam siaran telekonference bersama awak media, Rabu (17/6).
Dia menegaskan kepada Pemda untuk sungguh-sungguh menjalankan validasi agar penerima bansos tepat sasaran. Apalagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan karena terdampak Covid-19.
-
Bagaimana Kaltim dapatkan data desa presisi? Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi telah menggandeng berbagai lembaga dan institusi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan Presisi.
-
Mengapa Kalimantan Timur perlukan Data Desa Presisi? Data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
-
Bagaimana Kutai Timur mendorong koordinasi data? Sebagai salah satu komponen terpenting dalam transformasi digital, data memegang peranan strategis terhadap perencanaan pembangunan daerah, sehingga koordinasi pengelolaan data perlu lebih didorong lagi ke seluruh pemangku kepentingan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan data yang berkualitas.
-
Apa manfaat Data Desa Presisi untuk Kalimantan Timur? Dengan memiliki data yang presisi, dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.
-
Kenapa Kutai Timur perlu percepat Satu Data? Upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Kutai Timur adalah kunci dalam mensukseskan transformasi digital dan menjadi penyokong pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu strategis.
-
Mengapa Pemprov Kaltim menghimpun informasi untuk isu strategis? Kemudian Sekda menjelaskan bahwa Pemprov menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk menentukan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan salah satunya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.
"Ini problem karena menyangkut 548 pemda kota dan kabupaten, provinsi, kecamatan jumlahnya lebih dari 6000 dan menyangkut desa yang jumlahnya lebih dari 70 ribu. Sekali lagi tidak gampang, tapi ini semua bekerja keras," ungkap Tito.
Selain melakukan validasi, Tito juga meminta kepada kepala daerah melakukan sinkronisasi data. "Sehingga kita lihat di sini memang ujian kepemimpinan dari teman-teman kepala daerah di situasi krisis seperti ini," kata Tito.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca Selengkapnya
Masih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca Selengkapnya
Sejumlah bansos akan disalurkan pemerintah pada November.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca Selengkapnya
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca Selengkapnya
Nantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.
Baca Selengkapnya
Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui disela-sela kunjungan ke daerah kerap menerima keluhan
Baca Selengkapnya