Mendagri Minta Pemda Seleksi Sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan pemilihan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal tersebut seiring yang akan dimulainya pada Juli 2021 sesuai dengan kebijakan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
"Saya selaku Mendagri, tentunya saya mengharapkan rekan-rekan pemda dapat melakukan diskresi pemilihan sekolah mana, zona mana yang dapat diterapkan pembelajaran secara langsung, juga memberikan guidance yang jelas bekerja sama dengan dinkes satgas covid untuk betul-betul protokol kesehatan yang benar diterapkan, dikerjakan," katanya dalam konferensi pers terkait pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid dalam akun YouTube Kemendikbud, Selasa (30/3).
Dia menjelaskan perlu ada mekanisme pengawasan yang dilakukan dengan berbagai pihak. Sehingga tidak ada maksud untuk menakuti para peserta didik.
-
Apa pesan Gubernur Kalimantan Selatan untuk para siswa? “Jadilah anak Banua yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat menjadi pemenang kedepannya. Teruslah tanamkan semangat Pangeran Antasari Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing dalam menuntut ilmu di sekolah,“ tegas Sahbirin, Martapura, Selasa (8/8).
-
Bagaimana intervensi dilakukan dalam pendidikan? Biasanya, pemerintah akan melakukan intervensi yaitu sebagai tindak melancarkan perencanaan kerja dalam sebuah negara. Dalam hal ini intervensi mempunyai konotasi menekan pihak tertentu, bisa diartikan rakyat dan anggota pemerintahan yang lain.
-
Siapa yang memastikan tidak ada penahanan ijazah di sekolah negeri? Ganjar mengatakan, sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah lulusan. “Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi,“ lanjutnya.
-
Bagaimana cara memastikan seluruh guru terlindungi? Dirinya menambahkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sangat bermanfaat ini perlu dioptimalkan bersama untuk memastikan seluruh guru, dosen dan tenaga kependidikan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
"Tapi memberikan cara-cara yang simpatik, edukatif kepada mereka agar mereka bisa menyadari pentingnya protokol kesehatan," ungkapnya.
Tidak hanya itu, tito mengatakan, perlu ada evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut untuk para kepala daerah secara berkala. Sehingga setelah sekolah dibuka, dapat diberikan pengawasan.
"Evaluasi-evaluasi ini dilakukan secara bertingkat, sehingga kita bisa melihat apakah kebijakan ini bisa kita lanjutkan atau hentikan," ungkapnya.
Sebab itu, jika ditemui daerah yang terjadi penularan hal tersebut akan dievaluasi. Sehingga bisa diatasi dengan cepat dan bisa dilakukan pemberhentian sementara.
"Kita lakukan bila perlu memberhentikan dulu dan memperbaiki," bebernya.
Tidak hanya itu, dia juga meminta agar Pemda bisa menggunakan anggaran dengan hati-hati. Khususnya dalam sektor pendidikan. Dia pun mengklaim dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas menjadi solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan internet.
"Saya juga memahami beberapa daerah sulit melaksanakan sistem jaring karena jaringan internet yang mungkin tidak ada atau kecepatannya rendah. Tatap muka memang menjadi solusi untuk daerah-daerah yang menghadapi persoalan itu," tutup Tito.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun sekolah berasrama dan pondok pesantren tidak terlepas dari potensi terjadinya perilaku menyimpang oleh pelajar.
Baca SelengkapnyaInspeksi dilakukan usai puluhan warga melakukan aksi protes di depan pintu gerbang SMA Negeri 5 Tangsel.
Baca SelengkapnyaDibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaCegah Tawuran Pelajar, Polda Metro Bakal Bikin Grup WhatsApp Bersama Para Guru
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaWapres menambahkan bahwa di lingkungan kampus rawan terjadinya polarisasi.
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku mendapatkan laporan adanya pelanggaran PPDB seperti jual beli kursi di sekolah.
Baca SelengkapnyaAyo Rukun merupakan akronim dari Aksi Gotong Royong Berantas untuk Kekerasan dan Perundungan.
Baca SelengkapnyaHeru mengimbau siswa fokus belajar serta menaati peraturan sekolah.
Baca SelengkapnyaHeru Budi mengatakan, kepala sekolah bertanggung jawab terkait keamanan peserta didik di sekolah.
Baca SelengkapnyaMuhadjir juga mengingatkan agar guru dan pimpinan sekolah senantiasa mengedukasi siswa dan siswi tentang buruknya praktik perundungan.
Baca Selengkapnya