Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri Minta Pemda Sulteng Memperbaiki Data Penanganan Covid-19

Mendagri Minta Pemda Sulteng Memperbaiki Data Penanganan Covid-19 Mendagri Tito Karnavian. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah agar memperbaiki pengelolaan data penanganan COVID-19, sehingga bisa dilakukan secara optimal.

"Saya juga menyampaikan beberapa hal mengenai pendataan beberapa daerah lain ada yang kurang pas, sehingga data yang masuk salah," ungkap Tito Karnavian dilansir Antara, Sabtu (25/9).

Kata Tito Karnavian, ada beberapa daerah yang salah dalam memasukkan dalam mengenai kondisi dan situasi COVID-19, akibatnya penentuan level untuk pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pun salah.

Orang lain juga bertanya?

"Saya tahu misalnya di Kota Poso, jumlah kasusnya mungkin tidak terlalu banyak tapi positif rate-nya jadi tinggi, angka kasusnya tinggi. Saya ada PCR-nya nggak, nggak ada PCR di sana. Jadi jumlah testingnya rendah, kalau yang ditesnya 10 orang yang positifnya lima, positif ratenya disebut 50 persen. Kalau 50 persen, dimatanya pusat ini bahaya, penduduknya 50 persen positif semua, maka harus level empat," ungkapnya.

Belum lagi, kata Tito menyangkut dengan data yang diinput. Beberapa daerah memasukkan data beberapa pekan lalu.

"Beberapa daerah datanya yang masuk harusnya minggu itu juga, karena menentukan level PPKM berdasarkan data pekan/minggu itu juga. Jangan data yang sudah tiga empat minggu berlalu dimasukkan," sebutnya.

"Kalau sudah 21 hari ya kemungkinannya cuman ada dua, sembuh atau wafat. Maka data-data perlu dibersihkan yang lewat 21 hari dan dilaporkan sebagai data kasus," sebutnya.

Tito menegaskan data untuk pelaporan dalam rangka untuk pengambilan kebijakan, maka datanya harus yang ril di minggu itu.

Tito meminta dalam penanganan penularan COVID-19 di wilayah Sulteng, perlu diprioritaskan di wilayah padat permukiman penduduk seperti di Kota Palu, Luwuk Banggai, Donggala, Tolitoli dan Poso.

Tito juga meminta agar pemerintah daerah menggenjot vaksinasi di masing-masing daerah untuk membangun kekebalan tubuh masyarakat terhadap COVID.

"Kepala Dinas Kesehatan agar menganalisis, kasus pasien COVID-19 yang meninggal dunia terjadi di daerah mana yang paling banyak, kelompok usianya seperti apa, maka program vaksinasi prioritaskan pada mereka, agar angka kematian menurun," sebutnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Menkes Budi Ungkap Pj Gubernur Heru Akui Kasus Stunting Jakarta Naik, Ini Penyebabnya
VIDEO: Menkes Budi Ungkap Pj Gubernur Heru Akui Kasus Stunting Jakarta Naik, Ini Penyebabnya

Data itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendagri Tito Bantah Kebocoran Data Pemilih di Kemendagri
VIDEO: Mendagri Tito Bantah Kebocoran Data Pemilih di Kemendagri "Mungkin di KPU"

Menteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada

Baca Selengkapnya
KPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap
KPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap

KPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.

Baca Selengkapnya
Belajar dari Pemilu 2024, Jokowi Minta Sederet Masalah Ini Tak Terulang
Belajar dari Pemilu 2024, Jokowi Minta Sederet Masalah Ini Tak Terulang

Masalah tersebut seperti data pemilih yang tidak akurat, distribusi logistik, hingga kerusakan alat dan surat suara.

Baca Selengkapnya
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?

Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Penjelasan KPU Soal KPPS Tak Bisa Ubah Data Sirekap, Muncul Banyak Kesalahan
VIDEO: Penjelasan KPU Soal KPPS Tak Bisa Ubah Data Sirekap, Muncul Banyak Kesalahan

Komisioner KPU Betty mengungkapkan, ada sebanyak 1.223 dari 823.236 TPS dengan data suara Pilpres 2024 masih tidak sesuai

Baca Selengkapnya
Temuan Mabes Polri saat Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat
Temuan Mabes Polri saat Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat

Tim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.

Baca Selengkapnya
KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS
KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS

Data Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.

Baca Selengkapnya
Pengamat Siber Temukan Keanehan Data Penghitungan Suara pada Situs KPU
Pengamat Siber Temukan Keanehan Data Penghitungan Suara pada Situs KPU

Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU

Baca Selengkapnya
Cerita di Balik Nyasarnya 1.000 Lembar Surat Suara DPD RI Bengkulu ke Sumsel, Salah Siapa?
Cerita di Balik Nyasarnya 1.000 Lembar Surat Suara DPD RI Bengkulu ke Sumsel, Salah Siapa?

Dalam proses penyortiran, KPU Sumsel juga menemukan banyak surat rusak dan tak pantas dipakai.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Sentil Pengelolaan Sampah Pemda: Anggaran Cuma di Bawah 0,5 Persen
Kemendagri Sentil Pengelolaan Sampah Pemda: Anggaran Cuma di Bawah 0,5 Persen

Perlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jelang Pilkada, Presiden Jokowi Blak blakan Fakta Kesalahan Masa Lalu KPU
VIDEO: Jelang Pilkada, Presiden Jokowi Blak blakan Fakta Kesalahan Masa Lalu KPU

Presiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (20/8).

Baca Selengkapnya