Mendagri Minta Pemda Sulteng Memperbaiki Data Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah agar memperbaiki pengelolaan data penanganan COVID-19, sehingga bisa dilakukan secara optimal.
"Saya juga menyampaikan beberapa hal mengenai pendataan beberapa daerah lain ada yang kurang pas, sehingga data yang masuk salah," ungkap Tito Karnavian dilansir Antara, Sabtu (25/9).
Kata Tito Karnavian, ada beberapa daerah yang salah dalam memasukkan dalam mengenai kondisi dan situasi COVID-19, akibatnya penentuan level untuk pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pun salah.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Kenapa informasi di video itu salah? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar. Faktanya, video yang beredar berisi beberapa klip yang tidak saling berkaitan.
-
Kenapa penting data pemilih akurat? Dengan memutakhirkan data pemilih, Pantarlih membantu mencegah berbagai masalah yang dapat timbul, seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
-
Siapa yang salah tangkap di kota kecil? Seorang petugas polisi di kota kecil menghentikan seorang pengendara sepeda motor yang kedapatan ngebut di jalan utama kota.'Tapi Pak,' kata pria pengendara motor itu, 'saya bisa menjelaskan alasannya.''Jangan banyak omong,' bentak polisi itu. 'Saya akan menahan kamu sampai Kepala Polisi datang.''Tapi, Pak, Anda harus dengar saya dulu. Saya …..,' coba menyela pembicaraan.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
"Saya tahu misalnya di Kota Poso, jumlah kasusnya mungkin tidak terlalu banyak tapi positif rate-nya jadi tinggi, angka kasusnya tinggi. Saya ada PCR-nya nggak, nggak ada PCR di sana. Jadi jumlah testingnya rendah, kalau yang ditesnya 10 orang yang positifnya lima, positif ratenya disebut 50 persen. Kalau 50 persen, dimatanya pusat ini bahaya, penduduknya 50 persen positif semua, maka harus level empat," ungkapnya.
Belum lagi, kata Tito menyangkut dengan data yang diinput. Beberapa daerah memasukkan data beberapa pekan lalu.
"Beberapa daerah datanya yang masuk harusnya minggu itu juga, karena menentukan level PPKM berdasarkan data pekan/minggu itu juga. Jangan data yang sudah tiga empat minggu berlalu dimasukkan," sebutnya.
"Kalau sudah 21 hari ya kemungkinannya cuman ada dua, sembuh atau wafat. Maka data-data perlu dibersihkan yang lewat 21 hari dan dilaporkan sebagai data kasus," sebutnya.
Tito menegaskan data untuk pelaporan dalam rangka untuk pengambilan kebijakan, maka datanya harus yang ril di minggu itu.
Tito meminta dalam penanganan penularan COVID-19 di wilayah Sulteng, perlu diprioritaskan di wilayah padat permukiman penduduk seperti di Kota Palu, Luwuk Banggai, Donggala, Tolitoli dan Poso.
Tito juga meminta agar pemerintah daerah menggenjot vaksinasi di masing-masing daerah untuk membangun kekebalan tubuh masyarakat terhadap COVID.
"Kepala Dinas Kesehatan agar menganalisis, kasus pasien COVID-19 yang meninggal dunia terjadi di daerah mana yang paling banyak, kelompok usianya seperti apa, maka program vaksinasi prioritaskan pada mereka, agar angka kematian menurun," sebutnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaMenteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada
Baca SelengkapnyaKPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut seperti data pemilih yang tidak akurat, distribusi logistik, hingga kerusakan alat dan surat suara.
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Betty mengungkapkan, ada sebanyak 1.223 dari 823.236 TPS dengan data suara Pilpres 2024 masih tidak sesuai
Baca SelengkapnyaTim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Baca SelengkapnyaData Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.
Baca SelengkapnyaPengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca SelengkapnyaDalam proses penyortiran, KPU Sumsel juga menemukan banyak surat rusak dan tak pantas dipakai.
Baca SelengkapnyaPerlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (20/8).
Baca Selengkapnya