Mendagri minta perencanaan pembangunan pusat dan daerah seimbang

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan di Hotel Clarion, Makassar, Selasa (28/2). Rakortek digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini berlangsung hingga 3 Maret dan diikuti 17 daerah provinsi se Indonesia Timur dengan peserta mencapai 700 orang.

Tjahjo mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada daerah provinsi untuk menyampaikan program skala prioritasnya masing-masing juga kabupaten atau kota. Menurut Tjahjo, tujuan kegiatan ini agar ada sinergi membangun tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

"Ini penting supaya tidak seluruh kementerian itu punya program masing-masing tanpa daerah tahu. Jangan sampai pusat punya perencanaan daerah tanpa daerah tahu," kata Tjahjo.

Menurutnya, usai kegiatan Rakortek selanjutnya ada lagi Musrembang kemudian Musrembangnas demi mempercepat program nasional dan daerah. Tjahjo mengingatkan kalau Presiden Joko Widodo ingin lima tahun masa pemerintahannya semua infrastruktur selesai seperti infrastruktur ekonomi, sosial termasuk infrastruktur kesehatan.

Ditanya soal rawan korupsi, Tjahjo mengingatkan karena selama ini banyak kepala daerah, anggota DPRD, para pejabat yang bukan kepala daerah tertangkap dalam operasi KPK.

"Semua harus berbenah. Kuncinya itu di anggaran. Anggaran harus ditata dengan baik, direncanakan dengan baik. Kalau KPK hanya urusan Rp 10 juta dia bisa masuk. Yang seperti ini harusnya bisa ditangani masukan masyarakat dan ditangani inspektorat daerah. Inspektorat itu mata telinga gubernur, wali kota, bupati," kata Tjahjo.

Dia menilai, selama ini inspektorat di daerah itu belum optimal olehnya ke depan, Inspektorat diharap lebih fokus lagi. "Jangan sedikit-sedikit KPK turun lagi ke bawah. Kita ingin membangun pemerintahan yang berwibawa bersih sebagaimana fungsi-fungsi pengawasan. Jika pers membuat laporan (berita), itulah yang di follow up oleh inspektorat daerah, bersama-sama Kejaksaan dengan kepolisian. Saya kira area rawan korupsi itu harus diamati seperti perencanaan anggaran baik di pusat maupun di daerah,” tandasnya.

Sementara Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati dalam kata sambutannya mengatakan, Rakortek Pembangunan ini diharapkan agar terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar Pemda untuk tahun 2018. "Kami juga berharap terjadi penyelerasan program, kegiatan, proyek dan lokasi serta anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota," ujarnya.

Ada 700 peserta yang hadir dalam kegiatan Rakortek ini. Antara lain yang dari pusat dihadiri antara lain dari Kemendagri, Kementerian BPN/Bappenas dan Kemenkeu. Dari daerah itu peserta dari 17 provinsi se Indonesia Timur antara lain, Sulsel, Sulbar, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Kaltim, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.