Mendagri minta PNS korupsi harus mundur

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat korupsi bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, kata dia, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sepakat untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih.

"Kita ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, siapapun yang sudah in kracht apalagi terkait masalah Tipikor ya harus ikhlas lah dia mundur, begitu saja," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

"Kalau enggak mau mundur ya diberhentikan," sambungnya.

Menurut Tjahjo, saat ini pihaknya tengah memilah data PNS korupsi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Target penyelesaian data tersebut hingga Desember mendatang.

"Memilah dulu dari 2000 sekian ini mana yang benar-benar dia terlibat, dipelajari dulu semua keputusan di pengadilan sudah clear semua," ungkapnya.

"Nah sekarang sedang ditelaah detail bersama BKN karena yang punya data semua adalah BKN, target kami bersama KPK Desember harus sudah diselesaikan dengan baik," ucapnya.

Sebelumnya, data BKN mencatat sebanyak 2.357 orang PNS pusat dan daerah telah divonis bersalah, dan telah inkracht atau mempunyai kekuatan hukum dalam kasus tipikor, namun masih tetap aktif dan tidak diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Akan tetapi, BKN sejak tanggal 6 September 2018. Dari 2.357 orang PNS tersebut, BKN telah memblokir status kepegawaian PNS Daerah provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 2.259 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 98 orang PNS pusat masih dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait untuk dapat diberikan sanksi terhadap PNS tersebut.