Mendagri Nilai Wali Kota Tangerang Tak Etis Ambil Keputusan Tanpa Koordinasi

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai tindakan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly kurang etis sebagai pejabat publik. Menurutnya, Arief sebagai kepala daerah seharusnya berkoordinasi sebelum mengambil keputusan.

Perselisihan antara Arief versus Yasonna berawal dari Pemerintah Kota Tangerang yang tak kunjung memberikan izin pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Padahal, Yasonna menyebut lahan yang akan dibangun tersebut milik Kemenkumham.

"Bukan karena saya sesama menteri ya. Kurang etis, kurang elok, kalau seorang kepala daerah itu melakukan langkah-langkah tanpa adanya koordinasi dulu," ujar Tjahjo di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Meski Arief berada dalam struktural Kemendagri, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Dia menganggap wajar jika terjadi miskomunikasi antar lembaga pemerintahan. Namun, Tjahjo mengingatkan agar perseteruan keduanya tidak sampai merugikan masyarakat.

"Apalagi melakukan tindakan, yang memangkas, memotong, merugikan masyarakat umum yang terkait dengan layanan publik," ujarnya.

Tjahjo meminta Gubernur Wahidin memanggil Arief untuk mengetahui akar masalah dari perseteruannya dengan Yasonna. "Kami menyerahkan pada Pak Gubernur sebagai atasan langsung. Segera memanggil Wali Kota Tangerang untuk mengklarifikasi dengan baik," pinta Tjahjo.

Sebelumnya, Yasonna dan Arief yang tengah berseteru akhirnya bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa siang. Keduanya menghadiri rapat kabinet terbatas (ratas) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dipimpin Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Yasonna mengatakan Arief telah meminta waktu bertemu guna membicarakan polemik perizinan lahan yang digunakan Kementerian Hukum dan HAM.

"Beliau minta kepada saya untuk mengatur waktu (bertemu), nanti. Karena saya mau ke Batam, nanti atur waktu lah," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Dia menjelaskan, perselisihan dengan Wali Kota Tangerang berawal dari Pemerintah Kota Tangerang yang tak kunjung memberikan izin pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Padahal, Yasonna menyebut bahwa lahan yang akan dibangun tersebut milik Kemenkumham.

Selain itu, pihaknya juga telah mengirim surat ke Pemkot Tangerang untuk menanyakan persyaratan yang kurang. Namun, pihak Pemkot hingga kini belum menjawab surat tersebut. "Saya bilang ini nampaknya Pemerintah Kota Tangerang enggak ramah sama Kumham," ucap Yasonna.

Repoter: Yopi Makdori