Mendagri pastikan data e-KTP tak bisa diretas

Merdeka.com - Menjelang Pemilu 2019, muncul kekhawatiran data KTP elektronik (e-KTP) digunakan oleh orang tak bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan server data e-KTP tak bisa disusupi dan digunakan sembarang orang.

Sebab, pihaknya bakal mudah melihat siapa yang mencoba mengakses ke server data kependudukan. "Soal orang memalsukan bisa saja, bikin KTP palsu bisa tetapi untuk meretas data enggak akan bisa, karena walaupun misalnya Bareskrim hari ini mengakses 10 ribu orang misalnya mengecek itu jamnya, siapa yang mengakses untuk keperluan apa clear dijamin," kata Tjahjo dalam diskusi latihan simulasi insiden siber di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).

Sedangkan untuk kasus pemalsuan, Tjahjo mengakui sulit selama manusianya tidak berubah. "Kembali manusianya kalau manusia kita tahan sogokan semua saya kira tidak bisa sulit," ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri telah bekerjasama sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tjahjo mengatakan, bersama Kepala BSSN Djoko Setiadi telah merancang penguatan dari potensi serangan siber dalam tahapan Pemilu 2019. Dari BSSN sendiri menurutnya telah menyiapkan aplikasi untuk mencegah serangan siber.

"Kami sudah diskusi instens dengan pak Djoko BSSN bagaimana untuk merancang dari sisi SDA yang begitu luas sekali negara kita, untuk mempersiapkan SDM ya memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder kita ya KPU ya ya Pemda, Parpol untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan itu tadi," jelasnya.

"Serangan siber bisa dari mana-mana tapi Lemsagneg punya alat yang saya kira bisa dipertanggungjawabkan dari tahun 46 nggak pernah bocor itu. Saya kita Kesiapan sidah ada saya kita nanti menata SDM," sambungnya.