Mendagri Pastikan Tidak Ada Penggelembungan 1 Juta e-KTP di Pilpres 2019

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah adanya 1 juta e-KTP palsu yang digunakan untuk memilih di Pilpres 2019. Dia menegaskan tudingan tersebut tidak mungkin terjadi.

Sebelumnya saksi yang dihadirkan kubu Prabowo-Sandiaga, Agus Maksum menyebutkan adanya temuan 1 juta e-KTP palsu untuk kepentingan Pilpres 2019. Dia menyampaikan keterangan tersebut pada sidang lanjutan perselisihan hasil Pemilu Presiden 2019.

"Jadi kalau sampai ada penggelembungan, menurut saya yang saya pahami itu tidak ada," kata Tjahjo di Komplek DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

Politisi PDIP itu menjelaskan, penetapan daftar pemilih dalam Pemilu merupakan kewenangan KPU. Walaupun dalam proses penetapannya tetap melakukan koordinasi dengan Kemendagri.

"Sehingga tidak ada satu orang sampai nyoblos dua kali di satu TPS apalagi merangkap di dua TPS kan nggak akan mungkin," tegasnya.

Tjahjo menjelaskan, jika ada tuduhan terkait kependudukan dan DPT Pemilu maka sudah saatnya diselesaikan secara hukum. Dan menyerahkan kepada Hakim di MK.

"Silakan nanti tim hukum KPU dan tim hukum timses yang akan mempertanggungjawabkan itu, Tapi secara clean dan clear data kami aman bertanggungjawab tentu itu data data penduduk yang 187 juta itu semua lengkap," tutupnya.

Diketahui, Salah satu saksi yang dihadirkan dari Tim Prabowo yakni Agus Maksum. Agus sebagai warga Sidoarjo mengaku yang menjadi bagian Tim Paslon 02 secara khusus meneliti dan memberikan masukan kepada KPU. Dia mengklaim telah menemukan 1 juta lebih KTP palsu yang digunakan pemilih sebagai syarat mencoblos.

"Jumlah KTP palsu lebih dari 1 juta. Kami mengecek ke lapangan, Dukcapil dan memang konfirmasi data KTP tersebut tidak terdaftar," katanya di sidang MK, Rabu (19/6).