Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: Penegakan PPKM Harus Humanis, Santun dan Manusiawi

Mendagri: Penegakan PPKM Harus Humanis, Santun dan Manusiawi Viral Kasatpol PP Tegur PKL dengan Santun, Izinkan Buka Sampai Malam. ©2021 Merdeka.com/Instagram SatpolPP_kotaBogor

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan, penegakan hukum dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat harus dilaksanakan secara tegas. Namun tetap mengedepankan prinsip humanis dan manusiawi.

"Bapak Presiden memberikan penekanan, yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, dan tidak berlebihan namun tegas," kata Mendagri dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (18/7). Dilansir Antara.

Mendagri menjelaskan, pemberlakuan PPKM dimaksudkan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya, dengan membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Meski demikian, tidak dibenarkan adanya upaya kekerasan dalam pendisiplinan masyarakat.

Orang lain juga bertanya?

"Perlu dilakukan langkah tegas, tetapi tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan, dan eksesif," kata dia.

Tito berpesan, aparat penegak hukum maupun Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah harus menjalankan profesinya sesuai kode etik dan nilai-nilai kemanusiaan. Dia berharap kasus yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, tidak terulang lagi.

"Tetapi jangan sampai mengurangi moril teman-teman karena ini risiko kita bekerja. Yang penting jaga dan jangan sampai emosi," katanya.

Untuk meminimalkan penegakan hukum yang tak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, Mendagri mengaku pihaknya telah melaksanakan rapat dengan Kasatpol PP seluruh Indonesia. Tak hanya itu, melalui rapat dengan kepala daerah, ia pun memesankan hal yang sama.

"Belajar pengalaman kasus di Gowa, jangan sampai terulang peristiwa yang sama. Kami menyampaikan dalam rapat bersama kepala daerah penekanan mengenai tata cara penegakan hukum dengan Satpol PP," ucap Mendagri.

Pelaksanaan PPKM dilakukan sebagai komitmen pemerintah menyelamatkan masyarakat, meskipun terdapat pembatasan yang tak mengenakkan, namun aturan dalam kebijakan PPKM tetap harus dilakukan.

Penegakan hukum diperlukan untuk mendisiplinkan masyarakat. Namun, cara-cara humanis dan menjunjung tinggi nilai dan moral harus dikedepankan.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Raih Merdeka Awards 2023, Kejaksaan Agung Semakin Termotivasi Tingkatkan Pelayanan
Raih Merdeka Awards 2023, Kejaksaan Agung Semakin Termotivasi Tingkatkan Pelayanan

Kejagung tidak hanya di bidang penindakan, tetapi juga di bidang penegakan hukum humanis.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Ma'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.

Baca Selengkapnya
Fungsi Pengendalian Sosial dan Tujuannya, Pahami Jenis-Jenisnya
Fungsi Pengendalian Sosial dan Tujuannya, Pahami Jenis-Jenisnya

Pengendalian sosial berfungsi sebagai kontrol guna terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan teratur.

Baca Selengkapnya
Perkuat Hukum dan Jaga Etika Pejabat Negara, Ini Rekomendasi BPIP
Perkuat Hukum dan Jaga Etika Pejabat Negara, Ini Rekomendasi BPIP

Hukum itu ibarat sebuah kapal, etika adalah samuderanya. Maka kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan jika samuderanya kering

Baca Selengkapnya
Tujuan dan Fungsi Hukum, Pahami Pengertian hingga Sanksinya
Tujuan dan Fungsi Hukum, Pahami Pengertian hingga Sanksinya

Adanya hukum membuat kehidupan sosial masyarakat lebih teratur dan tertib.

Baca Selengkapnya
Menkumham: KUHP Baru Bisa Lepaskan Indonesia dari Produk Hukum Warisan
Menkumham: KUHP Baru Bisa Lepaskan Indonesia dari Produk Hukum Warisan

Yasonna memastikan, KUHP baru tetap mencantumkan batasan terhadap berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan empat indikator.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi

Mahfud MD mengatakan, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik KKN.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penempatan Hukum jadi Panglima Penting daripada Utamakan Politik
Ganjar: Penempatan Hukum jadi Panglima Penting daripada Utamakan Politik

Ganjar Pranowo menyebutkan di tengah kondisi kehidupan bangsa yang tengah menurun di berbagai aspek, sudah saatnya masyarakat sipil menyusun skenario perbaikan

Baca Selengkapnya
Pejabat Publik Diminta Teladani Moralitas dan Etika Para Tokoh Sejarah Bangsa
Pejabat Publik Diminta Teladani Moralitas dan Etika Para Tokoh Sejarah Bangsa

Beberapa tokoh dalam sejarah Indonesia, seperti Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta, telah memberikan teladan luar biasa dalam moralitas dan etika publik.

Baca Selengkapnya
Buka Rembuk Gerakan Indonesia Tertib, Menko Polhukam Bicara Urat Nadi Pembangunan Bangsa
Buka Rembuk Gerakan Indonesia Tertib, Menko Polhukam Bicara Urat Nadi Pembangunan Bangsa

Hadi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia adalah urat nadi pembangunan bangsa.

Baca Selengkapnya